Global7.id – Nasional,
Sorotan tajam publik mengarah pada pernyataan Teddy Indra Wijaya yang menjawab “pokoknya ada” saat ditanya terkait sumber anggaran program pasar murah di kawasan Monumen Nasional (Monas). Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari Celios yang menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya transparansi pengelolaan keuangan negara.
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Askar Wahyudi, menegaskan bahwa pejabat publik tidak boleh menyepelekan pertanyaan terkait anggaran. Menurutnya, setiap program pemerintah wajib memiliki kejelasan sumber dana, mekanisme penggunaan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
“Kalau jawabannya hanya ‘pokoknya ada’, itu justru membuka pertanyaan besar. Anggaran itu dari mana? Apakah dari APBN, APBD, atau pihak lain seperti BUMN dan swasta?” ujar Media dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Program pasar murah tersebut digelar atas instruksi Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan sekitar 100 ribu kupon belanja senilai Rp500 ribu, serta 300 ribu porsi makanan gratis yang melibatkan ratusan pelaku UMKM.
Namun di balik skala besar kegiatan tersebut, transparansi anggaran justru menjadi sorotan utama. Celios menilai, tanpa keterbukaan informasi, potensi penyimpangan seperti mark-up harga, pengadaan fiktif, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran bisa saja terjadi.
Media Askar Wahyudi juga menyinggung kemungkinan bahwa pernyataan Teddy mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap aspek teknis anggaran. Ia menilai, sebagai Sekretaris Kabinet, Teddy seharusnya berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik, terutama terkait isu sensitif seperti keuangan negara.
“Bisa jadi memang tidak memahami detailnya, tetapi justru itu yang berbahaya jika disampaikan secara terbuka tanpa penjelasan,” tambahnya.
Tak hanya Teddy, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga belum memberikan penjelasan rinci terkait sumber pendanaan acara tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Maman sempat mengisyaratkan bahwa anggaran bukan berasal dari kementeriannya, sebelum akhirnya pembicaraan dipotong oleh Teddy dengan pernyataan singkat yang kini menjadi polemik.
Pasar murah di Monas sendiri berlangsung meriah dengan berbagai fasilitas tambahan, mulai dari hiburan musik oleh grup band ternama hingga pembagian hadiah seperti sepeda dan motor listrik melalui sistem undian. Pemerintah juga melibatkan pedagang dari sejumlah pasar besar di Jakarta seperti Tanah Abang dan Pasar Senen.
Meski demikian, Celios menegaskan bahwa keberhasilan acara secara teknis tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan.
“Transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Apalagi ini menggunakan uang publik, yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegas Media.
Kritik ini menambah daftar panjang sorotan terhadap tata kelola anggaran pemerintah di era baru pemerintahan. Di tengah tuntutan efisiensi dan pengawasan publik yang semakin ketat, komunikasi pejabat negara menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Jika tidak ditangani dengan baik, polemik seperti ini berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah, terutama dalam program-program yang sejatinya ditujukan untuk membantu rakyat.
Ke depan, Celios mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi anggaran, termasuk melalui laporan resmi yang mudah diakses publik. Dengan demikian, program bantuan sosial seperti pasar murah tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga bebas dari kecurigaan dan potensi penyalahgunaan.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi, pernyataan sederhana seperti “pokoknya ada” kini tak lagi cukup. Publik menuntut lebih: kejelasan, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap rupiah yang dikelola negara.
G7/KMP
