Global7.id – Nasional,
Pakar digital forensik Rismon Sianipar kembali menyedot perhatian publik setelah melontarkan pernyataan keras terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah tayangan podcast yang dikutip pada Minggu, 25 Januari 2026, Rismon menyebut situasi Indonesia yang kini memiliki wapres dengan polemik dokumen pendidikan sebagai sesuatu yang tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Bahkan, ia menyebut hal itu sebagai “sejarah terburuk dalam perjalanan bangsa kita”.
Pernyataan tersebut disampaikan Rismon dalam podcast Madilog bersama Margi Syarif yang dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV. Ia menegaskan isu yang ia bawa bukan hanya sekadar kontroversi politik atau perdebatan di media sosial, melainkan sesuatu yang menurutnya akan tercatat dalam sejarah. Rismon menilai, jabatan wakil presiden bukan posisi biasa sehingga semua rekam jejak penting, termasuk soal pendidikan, seharusnya jelas dan mudah diverifikasi publik.
Rismon Sianipar Tak Mau Generasi Mendatang Menyalahkan Era Sekarang
Rismon mengaku ia ogah suatu hari nanti generasi mendatang menyalahkan masyarakat hari ini karena dianggap diam. Ia menyebut tidak bisa membayangkan jika nanti ada sejarawan masa depan yang menilai, mengapa generasi saat ini tidak membahas, menulis, dan mengkaji persoalan pendidikan seorang wakil presiden.
Menurutnya, jika isu tersebut tidak “dikupas” dan diuji, maka publik di masa depan bisa saja merasa malu karena Indonesia pernah memiliki polemik besar terkait dokumen pendidikan pemimpin tinggi negara. Rismon menyebut ini sebagai bentuk tanggung jawab moral yang ia coba ambil, meski ia sadar pernyataannya memantik kontroversi.
Buku “Gibran End Game” Disebut Persembahan untuk Bangsa
Karena alasan itulah, Rismon menulis sebuah buku berjudul “Gibran End Game, Wapres Tak Lulus SMA” dengan ketebalan sekitar 268 halaman. Ia mengklaim buku tersebut dibuat sebagai bentuk “persembahan” yang bisa ia lakukan untuk bangsa dan negara, sekaligus menjadi catatan bahwa ada pihak yang mencoba membahas isu ini secara terbuka.
Rismon menegaskan ia ingin meninggalkan jejak bahwa di era sekarang ada “anak bangsa” yang berani menguliti dan mengkaji riwayat Gibran yang ia anggap janggal. Baginya, buku tersebut bukan sekadar narasi, tapi alat untuk mendorong publik memeriksa ulang informasi yang menurutnya selama ini luput dari perhatian.
Soroti Surat Penyetaraan, Klaim Tidak Ada Ijazah SMA
Dalam pernyataannya, Rismon menyebut selama proses pencalonan Gibran sejak maju sebagai Wali Kota Solo hingga akhirnya melangkah menjadi Wakil Presiden, yang digunakan disebut bukan ijazah SMA. Ia mengklaim Gibran hanya menggunakan surat keterangan penyetaraan yang menurutnya memiliki redaksi “aneh”.
Rismon menjelaskan, surat tersebut berisi kalimat bahwa seseorang “dinilai memiliki pengetahuan setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan”. Ia menganggap frasa itu menimbulkan pertanyaan besar karena tidak menyebutkan ijazah SMA secara gamblang seperti yang lazim digunakan dalam persyaratan administrasi.
Klaim Rismon: Pernah Tanya, Jawabannya “Nggak Ada”
Rismon juga mengaku sempat menanyakan keberadaan ijazah itu kepada pihak tertentu. Ia menyebut dirinya bertanya kepada pengurus yang ia sebut sebagai mantan kepala PDIP terkait apakah ijazah dicantumkan atau tidak. Namun menurut klaimnya, jawaban yang ia terima menyatakan dokumen itu tidak ada dalam berkas yang dimaksud.
Pernyataan tersebut membuat polemik ini kembali ramai karena publik menilai isu semacam ini bisa berdampak besar pada kepercayaan masyarakat. Terlebih, topik ini bukan pertama kali muncul dan sering memancing perdebatan sengit antara pihak yang mendukung dan pihak yang mengkritisi.
Isu Sensitif yang Bisa Melebar ke Mana-mana
Polemik ini dinilai menyentuh wilayah sensitif: mulai dari transparansi administrasi pejabat publik, validitas dokumen, hingga narasi politik yang membelah opini masyarakat. Di sisi lain, isu seperti ini juga rawan dipelintir menjadi propaganda jika tidak disertai klarifikasi dan pembuktian resmi yang kuat.
Hingga kini, pernyataan Rismon masih terus memancing pro dan kontra. Sebagian menilai hal ini harus diuji secara terbuka, sementara sebagian lainnya menganggap isu tersebut berpotensi jadi komoditas politik. Yang jelas, pernyataan Rismon kembali membuat publik membicarakan soal rekam jejak dan dokumen pendidikan pejabat negara.
“Seiring ramai dibicarakan, topik ini kembali mengangkat isu transparansi dokumen pejabat negara. Polemiknya diprediksi masih panjang dan terus jadi sorotan publik.”
Untuk informasi profil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dapat dibaca di:
https://id.wikipedia.org/wiki/Gibran_Rakabuming_Raka
Sementara itu, pembahasan mengenai mekanisme pemakzulan di Indonesia bisa dilihat di:
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemakzulan
Informasi resmi lembaga negara yang berkaitan dengan proses ketatanegaraan dapat diakses melalui:
G7/GLN
