Global7.id – Jepara,
Ratusan Kepala SPPG Jepara baru kerja sebentar langsung lolos PPPK dan kabar ini langsung bikin heboh publik. Pasalnya, di saat sebagian kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru mulai bertugas sejak 2025, banyak guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun justru masih belum mendapatkan kepastian status.
Informasi itu mencuat setelah Koordinator SPPG Kabupaten Jepara, Wildan Musthofa, mengungkap bahwa dari 117 SPPG yang sudah beroperasi, sebanyak 112 kepala dapur telah dinyatakan lolos seleksi PPPK penuh waktu.
Bahkan, pelantikan mereka disebut tinggal menunggu waktu.
“Sudah pengumuman dan untuk pelantikannya, rencana di 1 Februari mendatang,” ujar Wildan, Rabu (21/1/2026).
Baru Jalan, Sudah PPPK? Ini yang Bikin Ramai
Program SPPG sendiri mulai beroperasi di Jepara sejak awal 2025, artinya sebagian kepala SPPG ini belum mengabdi terlalu lama. Namun, jalur karier mereka terbilang mulus karena pengangkatan PPPK ini memang berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, bukan pemerintah daerah.
Kepala SPPG yang lolos ini diketahui merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Di atas kertas, ini kabar baik. Tapi tak sedikit yang menilai, kebijakan ini berpotensi memunculkan kesenjangan sosial di lapangan, terutama jika dibandingkan dengan guru Non-ASN yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun belum juga jelas statusnya.
Bukan Cuma Kepala SPPG, Formasi Lain Juga Dibuka
Selain kepala SPPG, BGN juga membuka formasi PPPK untuk posisi lain seperti akuntan dan ahli gizi yang ditempatkan di tiap SPPG.
Di Jepara sendiri, total akuntan dan ahli gizi disebut mencapai 468 orang dan sebagian telah ikut seleksi. Namun, belum ada kabar baik untuk posisi ini.
Wildan menyebut, beberapa sampel SPPG yang dipantau belum menunjukkan ada yang lolos untuk akuntan maupun ahli gizi, mengingat kuota nasional terbatas.
“Karena kuota se-Indonesia hanya 250 formasi,” imbuhnya.
Gelombang Berikutnya Masih Mungkin Dibuka
Meski begitu, peluang formasi tambahan belum tertutup. Pengisian formasi disebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan masih berpotensi dibuka kembali sesuai keputusan BGN pusat.
Namun, satu hal yang mulai jadi pembicaraan: kenapa ada profesi yang jalannya cepat jadi PPPK, sementara yang lain seolah jalan di tempat?
Di tengah isu pemerataan kesejahteraan aparatur, cerita seperti ini kerap jadi pemantik perdebatan publik terutama di lingkungan pendidikan, yang selama ini banyak ditopang oleh tenaga Non-ASN.
G7/MN
