Global7.id – Nasional,
Buni Yani sentil KPK terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang belakangan terus terjadi. Menurutnya, intensitas OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah sebuah prestasi membanggakan apabila lembaga antirasuah tersebut dinilai hanya berani menyasar pejabat “kelas teri”.
Lewat unggahan Facebook pribadinya, Rabu (28/1/2026), Buni Yani menyebut maraknya OTT justru bukan prestasi membanggakan bila KPK dinilai hanya berani menyasar “kelas teri”.
“Mau 1.000 OTT bupati kelas teri dilakukan, tapi kalau KPK tak berani usut Whoosh & Jokowi, itu cuma gimmick belaka. Kosong,” tulisnya.
Pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik karena menyentuh proyek strategis nasional bernilai ratusan triliun rupiah.
Biaya Whoosh Disorot: Pendek Tapi Lebih Mahal?
Buni Yani secara khusus menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Kereta Cepat Jakarta Bandung / Whoosh) yang ia duga sarat kejanggalan biaya.
Menurutnya, proyek Whoosh sepanjang 142 kilometer justru menelan anggaran lebih mahal dibanding Kereta Cepat Haramain di Arab Saudi yang membentang hingga 1.500 kilometer.
Sebagai perbandingan:
Kereta Haramain (Makkah–Madinah)
Biaya sekitar US$7 miliar atau Rp116,2 triliun
Kereta Whoosh (Jakarta–Bandung)
Biaya mencapai US$7,27 miliar atau Rp120,7 triliun
“Panjang lintasan jauh berbeda, tapi biayanya malah lebih mahal. Ini logika yang patut dipertanyakan,” sindir Buni Yani.
OTT Gencar, Tapi Hanya Kepala Daerah?
Sepanjang 2025–2026, KPK mencatat sedikitnya tujuh kepala daerah terjaring OTT, mulai dari bupati hingga gubernur. Deretan nama itu antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, hingga Bupati Pati Sudewo.
Namun, Buni Yani menilai keberanian sejati KPK bukan di jumlah OTT, melainkan pada kemauan membongkar dugaan korupsi besar yang melibatkan elite nasional, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“OTT kepala daerah itu aman. Yang berbahaya dan menentukan adalah berani atau tidak mengusut proyek raksasa dan aktor kuat di baliknya,” tegasnya.
Hingga kini, kritik Buni Yani sentil KPK tersebut masih terus menuai pro dan kontra di ruang publik. Masyarakat pun menunggu langkah nyata Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjawab tudingan hanya berani menindak kasus-kasus kecil, sementara proyek besar luput dari penyelidikan. Ke depan, publik berharap KPK mampu membuktikan independensinya sebagai lembaga antirasuah yang benar-benar berdiri di atas kepentingan hukum dan keadilan, bukan sekadar rutinitas OTT semata.
👉 Baca juga: Kinerja KPK dan Penindakan Korupsi Nasional
(link: Situs resmi dapat diakses melalui https://www.kpk.go.id.
G7/GLN
