Global7.id – Sumatra Utara,
Kartu Kredit Pemda Dipakai Judol menjadi sorotan publik setelah seorang camat di Sumatera Utara terbukti menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan penelusuran Global7.id, dana dari kartu kredit Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut digunakan untuk aktivitas judi online, pembayaran utang, hingga kebutuhan hidup sehari-hari dengan total transaksi mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Kasus ini mencuat setelah Inspektorat Pemda melakukan audit internal terhadap penggunaan kartu kredit dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang tidak berkaitan dengan belanja operasional maupun kebutuhan kedinasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
“Dari hasil audit internal, terdapat penggunaan kartu kredit Pemda yang menyimpang dari peruntukannya. Setelah ditelusuri, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk aktivitas judi online,” ungkap sumber di lingkungan Pemda, Selasa (27/1/2026).
Dicopot dari Jabatan, Turun Jadi Staf Biasa
Pemerintah daerah pun bergerak cepat. Camat yang bersangkutan langsung dicopot dari jabatannya dan dijatuhi sanksi disiplin berat. Ia dipindahkan dari posisi struktural menjadi staf biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran etika dan aturan kepegawaian.
Langkah tegas ini, menurut Pemda, merupakan bentuk komitmen menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus peringatan keras bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan fasilitas negara.
“Kartu kredit Pemda hanya boleh digunakan untuk kepentingan resmi yang menunjang pelayanan publik. Penyalahgunaan seperti ini jelas merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas pejabat Pemda setempat.
Pelayanan Publik Tetap Jalan
Untuk memastikan roda pemerintahan di kecamatan tetap berjalan normal, pemerintah daerah menunjuk pelaksana tugas (Plt) camat dari internal kecamatan. Penunjukan ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu selama proses penanganan kasus dan pembenahan administrasi berlangsung.
Warganet Murka, Desak Proses Hukum
Kasus ini langsung memicu reaksi keras masyarakat. Di berbagai platform media sosial, warganet mengecam tindakan camat tersebut. Banyak yang menilai perbuatan itu tidak bermoral, mengingat dana publik seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk judi online.
Tak sedikit pula yang mendesak agar kasus ini diproses secara hukum jika ditemukan unsur pidana, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
Jadi Alarm bagi ASN
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh ASN, khususnya pejabat struktural, agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Pengawasan internal juga didorong untuk diperketat, terutama terkait penggunaan kartu kredit dinas yang kini mulai banyak diterapkan di daerah.
Pemerintah daerah berharap, dengan sanksi tegas dan evaluasi menyeluruh, praktik serupa tidak terulang di masa mendatang, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan.
G7/SRC
