Global7.id – Jakarta,
Polemik soal sumber anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas di ranah politik nasional. Perdebatan muncul setelah sejumlah pihak menyoroti penggunaan anggaran pendidikan dalam program unggulan pemerintahan tersebut.
Partai Gerindra menegaskan bahwa program MBG tidak memotong anggaran pendidikan seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut seluruh fraksi di DPR telah menyetujui penganggaran program tersebut sejak pembahasan APBN tahun 2025 hingga 2026.
Menurutnya, keputusan pengalokasian dana sudah melalui proses pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, polemik yang muncul saat ini dinilai tidak tepat karena semua fraksi sudah memberikan persetujuan saat pengesahan anggaran negara.
“Anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tersebut,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).
Ia juga menanggapi kritik terkait penggunaan sebagian dana pendidikan untuk program MBG. Menurutnya, langkah tersebut memiliki alasan kuat karena penerima manfaat program adalah para siswa yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional.
Habiburokhman menjelaskan bahwa program MBG dirancang untuk mendukung kualitas belajar anak-anak di sekolah melalui pemenuhan gizi yang baik. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, siswa diharapkan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal.
“Masuknya MBG dalam anggaran pendidikan memiliki alasan kuat karena penerimanya adalah siswa yang merupakan bagian dari sistem pendidikan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada program penting di sektor pendidikan yang dihapus untuk mendanai MBG. Pemerintah, kata dia, justru menghapus sejumlah kegiatan yang dinilai tidak efisien serta berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Saat ini, lanjut Habiburokhman, yang terpenting adalah memastikan program tersebut berjalan sesuai aturan. DPR bersama pemerintah akan fokus melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Persetujuan anggaran sudah selesai. Sekarang tugas kita adalah mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
PDIP Ungkap Data Anggaran
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan membuka data resmi terkait sumber anggaran program MBG dalam APBN 2026. Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons berbagai narasi yang beredar luas di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, mengatakan klarifikasi diperlukan karena banyak kader partai hingga masyarakat mempertanyakan sumber pendanaan program tersebut.
Menurutnya, polemik semakin berkembang setelah muncul berbagai informasi yang tidak utuh mengenai alokasi dana MBG di media sosial.
“Klarifikasi ini perlu dilakukan karena banyak kader dan masyarakat bertanya terkait sumber anggaran MBG,” kata Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta.
Baca Juga: KPK Turun Tangan Petakan Celah Korupsi Program MBG, Isu Mark Up Bahan Pangan Disorot
Berdasarkan dokumen resmi negara berupa Undang-Undang dan Peraturan Presiden tentang APBN, total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tercatat mencapai Rp769 triliun. Namun, dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk program pendidikan murni.
Esti menjelaskan bahwa sebagian dari anggaran tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis.
“Dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, dijelaskan bahwa dari Rp769 triliun anggaran pendidikan itu digunakan untuk MBG sebesar Rp223,5 triliun,” jelasnya.
Data tersebut, kata Esti, tertuang secara resmi dalam buku lampiran APBN yang menjadi dasar penganggaran pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya menilai masyarakat perlu mengetahui fakta sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Menurut Esti, keterbukaan informasi menjadi penting agar publik memahami bagaimana struktur anggaran negara disusun dan digunakan.
Program Strategis Nasional
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Program ini diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.
Namun besarnya anggaran yang dialokasikan membuat program tersebut menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di kalangan politisi.
Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG akan terus dilakukan agar penggunaan anggaran negara tetap transparan dan tepat sasaran.
Perdebatan mengenai sumber anggaran kemungkinan masih akan berlanjut. Namun yang menjadi perhatian utama adalah memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi jutaan siswa di Indonesia.
G7/KMP
