Global7.id – Jepara,
Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Kematian untuk Warga Miskin Tahun 2026 sebagai bentuk kepedulian negara terhadap warganya yang sedang berduka. Secara normatif, kebijakan ini patut diapresiasi karena menegaskan kehadiran pemerintah dalam memberi perlindungan sosial di saat paling rapuh dalam kehidupan masyarakat.
Namun di balik niat baik tersebut, regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan masih menyisakan persoalan serius yang berpotensi menggerus rasa keadilan sosial, khususnya bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan.
Akta Kematian: Syarat Wajib yang Tidak Selalu Mudah
Salah satu syarat utama pengajuan bantuan adalah akta kematian dari Disdukcapil. Dalam praktiknya, pengurusan akta kematian tidak selalu mudah dan cepat, terutama bagi warga desa, lansia, maupun keluarga miskin yang minim akses informasi dan transportasi.
Proses administratif yang membutuhkan kelengkapan berlapis, antrean panjang, hingga kendala teknis sistem sering kali membuat penerbitan akta kematian memakan waktu lebih dari satu minggu. Kondisi ini menjadi ironis ketika regulasi justru membatasi pengajuan bantuan hanya dalam tujuh hari kerja sejak kematian. Alhasil, bukan sedikit keluarga duka yang berpotensi gugur secara administratif, bukan karena tidak layak, melainkan karena tidak mampu menembus prosedur.
Data Kemiskinan Amburadul, Bantuan Berpotensi Salah Sasaran
Persoalan yang lebih mendasar terletak pada penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan kelayakan. Di lapangan, data kemiskinan masih menyimpan banyak ketidakwajaran.
Fakta sosial yang kerap ditemui, warga yang secara ekonomi tergolong mampu, bahkan memiliki kendaraan pribadi, justru tercatat dalam desil 1–5. Sementara itu, warga yang benar-benar miskin, hidup serba kekurangan, dan bergantung pada bantuan sosial, justru tercatat di desil di atas 5, sehingga otomatis tertutup akses terhadap bantuan kematian.
Ketua GRIB Jaya Jepara Regulasi Tidak Boleh Mengalahkan Keadilan
Ketua GRIB Jaya Kabupaten Jepara, Agus Adodi, menilai kebijakan bantuan kematian ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terjebak pada formalitas data semata.
Kami melihat niat pemerintah sudah baik, tapi regulasinya belum berpihak sepenuhnya pada rasa keadilan. Di lapangan masih banyak warga mampu masuk desil miskin, sementara yang benar-benar miskin justru tersingkir karena data. Kalau data masih amburadul tapi dijadikan dasar mutlak bantuan, ini sangat menghawatirkan,” tegas Agus Adodi.
Ia juga menyoroti syarat akta kematian yang dinilai tidak realistis jika dibatasi waktu.
Mengurus akta kematian di Disdukcapil itu tidak semudah yang dibayangkan. Bagi keluarga miskin, ini bukan urusan sehari dua hari. Negara seharusnya hadir memudahkan, bukan menambah beban di saat warga sedang berduka,” lanjutnya.
Menurut Agus, pemerintah daerah perlu berani membuka ruang koreksi berbasis rekomendasi desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi riil warga.
Data penting, tapi kemanusiaan jauh lebih penting. Jangan sampai regulasi mengalahkan nurani,” pungkasnya.
Regulasi Kaku di Tengah Realitas Sosial
Regulasi bantuan kematian ini masih menempatkan data sebagai ukuran mutlak, sementara realitas kemiskinan bersifat dinamis dan kontekstual. Padahal, aparat desa dan masyarakat lokal sering kali memiliki pemahaman paling akurat tentang siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Tanpa fleksibilitas verifikasi lapangan dan mekanisme koreksi cepat, kebijakan berpotensi menyingkirkan kelompok paling rentan yang seharusnya menjadi prioritas.
Kebijakan publik yang baik bukanlah yang bebas kritik, melainkan yang siap diperbaiki. Pemkab Jepara dinilai perlu melakukan evaluasi serius, mulai dari penyederhanaan syarat akta kematian, peninjauan ulang tenggat waktu pengajuan, hingga pembenahan menyeluruh data kemiskinan.
Tanpa perbaikan tersebut, Bantuan Kematian untuk Warga Miskin dikhawatirkan hanya menjadi kebijakan administratif yang rapi di atas kertas, namun belum sepenuhnya dirasakan adil oleh masyarakat.
G7/AR
