Global7.id – Jakarta,
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengeluarkan surat edaran internal yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun bisnis yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini sekaligus menjadi jawaban atas tudingan bahwa seluruh partai politik ikut mengelola dapur MBG.
Penegasan tersebut disampaikan politikus PDIP, Guntur Romli, Jumat (27/2/2026). Ia menyebut surat itu diterbitkan untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi kader yang menunggangi program kerakyatan.
“Partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” tegasnya.
Tegas Tolak Komersialisasi Program Rakyat
Menurut PDIP, MBG adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya peserta didik, sehingga tidak boleh dikomersialisasikan atau dijadikan ladang bisnis oleh kader partai.
Program MBG sendiri dijalankan melalui dapur-dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Di lapangan, program ini melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan bertahap.
PDIP menegaskan, sebagai partai politik, mereka tidak ingin ada persepsi bahwa program tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi maupun politik.
“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” lanjut Guntur.
Bantah Pernyataan Waka BGN
Surat edaran itu juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.
PDIP secara tegas membantah tudingan tersebut. Dengan adanya surat larangan itu, partai berlambang banteng tersebut menegaskan kadernya tidak boleh mengelola dapur MBG ataupun terlibat dalam bisnis yang terkait dengan program tersebut.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga integritas program sekaligus meredam polemik yang berkembang di ruang publik terkait dugaan politisasi maupun komersialisasi MBG.
Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis, sikap tegas PDIP ini berpotensi memicu respons dari partai lain dan pemerintah, terutama terkait transparansi serta pengawasan pelaksanaan SPPG di daerah.
G7/KMP
