Global7.id – Jepara,
Dugaan penyunatan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghebohkan publik. Kali ini sorotan tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Muhdir di Desa Mindahan RT 03 RW 02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara.
Sebelum foto menu MBG Mindahan itu meledak di Facebook, kegelisahan sebenarnya sudah lebih dulu terasa di kalangan orang tua siswa. Mereka mulai membandingkan nilai anggaran yang beredar dengan menu yang diterima anak-anak di sekolah. Bisik-bisik mempertanyakan kualitas dan porsi makanan semakin sering terdengar. Namun saat itu, semuanya masih sebatas obrolan terbatas dan belum menjadi perhatian luas.
Ledakan terjadi ketika sebuah akun Facebook mengunggah foto menu tersebut disertai komentar bernada kecewa, Rabu 25 Februari 2026. Dalam sekejap, unggahan itu dibagikan berulang kali dan memicu perdebatan sengit di kolom komentar. Publik mulai mempertanyakan kesesuaian anggaran dengan realisasi menu yang terlihat sederhana. Sejak saat itu, isu MBG Mindahan tak lagi menjadi percakapan kecil, melainkan sorotan terbuka yang menyita perhatian warganet Jepara.
Investigasi jurnalis Global7.id pada Kamis, 26 Februari 2026, menemukan fakta mengejutkan. Seorang pegawai SPPG secara terbuka mengakui bahwa menu yang seharusnya bernilai Rp8.000 per porsi, diduga hanya direalisasikan sekitar Rp5.000.
Artinya, ada selisih Rp3.000 per porsi.
Jika benar, ini bukan sekadar selisih angka. Ini menyangkut uang rakyat. Dana publik yang seharusnya dipergunakan sepenuhnya untuk pemenuhan gizi anak-anak, justru diduga tidak direalisasikan sesuai nominal.
Pengakuan Pegawai: Mengaku Ditekan dan Tak Berdaya
Lebih mengejutkan lagi, pegawai tersebut mengaku berada dalam tekanan yayasan. Ia menyebut seluruh keputusan menu dan harga sudah ditentukan dan harus mengikuti arahan koperasi yang bekerja sama dengan yayasan.
“Kami hanya menjalankan. Menu dan harga sudah ditentukan,” ungkapnya kepada Global7.id.
Ia bahkan mengaku tidak memiliki kuasa untuk menolak, termasuk ketika diminta mengikuti skema harga yang diduga tidak sesuai dengan realisasi porsi di lapangan. Pegawai tersebut mengisyaratkan adanya praktik pengaturan harga yang tidak transparan.
Jika pengakuan ini terbukti, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi lembaga, tetapi juga integritas program yang bersumber dari anggaran negara alias uang rakyat.
Selisih Kecil, Potensi Kerugian Besar
Rp3.000 mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Namun jika dikalikan ratusan hingga ribuan porsi setiap hari, angkanya bisa sangat besar dalam sebulan.
Pertanyaannya: ke mana selisih itu mengalir?
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Anggaran yang ditetapkan tentu sudah melalui perhitungan kebutuhan nutrisi. Ketika nominal Rp8.000 berubah menjadi Rp5.000 di lapangan, maka kualitas asupan otomatis berpotensi menurun.
Anak-anak tidak tahu soal angka. Mereka hanya menerima makanan. Tapi masyarakat tahu bahwa dana tersebut berasal dari pajak dan APBN – dari uang rakyat yang dikumpulkan untuk kepentingan publik.
Sorotan Soal Pengelola
Di lokasi kegiatan, terpampang jelas banner bertuliskan SPPG Yayasan Muhdir Desa Mindahan. Informasi di lapangan menyebut yayasan tersebut bukan berasal dari Jepara.
Hal ini memicu reaksi publik. Warga menilai ironis apabila lembaga yang beroperasi di Jepara dan menggunakan dana untuk masyarakat Jepara, justru diduga lebih mementingkan keuntungan dibanding kualitas pelayanan.
Dugaan Koperasi Titipan Jadi Sorotan
Temuan lain di lapangan menyebutkan adanya kewajiban pengadaan bahan pangan melalui koperasi yang diduga dibentuk atau diarahkan oleh mitra tertentu.
Praktik ini bertentangan dengan semangat Program MBG yang seharusnya:
Memberdayakan petani lokal
Menghidupkan UMKM daerah
Menggerakkan ekonomi desa
Menggunakan harga wajar sesuai pasar
Ketika bahan pangan justru dibeli dengan harga di atas HET, maka efisiensi anggaran dan kualitas program menjadi dipertanyakan.
Masyarakat Desak Audit dan Sanksi Tegas
Gelombang kekecewaan mulai terasa. Sejumlah warga yang ditemui menyatakan bahwa jika benar terjadi pemangkasan atau mark-up harga, maka itu sudah masuk ranah serius.
“Kalau ini uang rakyat dipotong-potong, harus ada sanksi tegas. Jangan main-main dengan anggaran untuk anak-anak,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Desakan audit menyeluruh terhadap pengelolaan MBG di lokasi tersebut pun mencuat. Bahkan sebagian warga meminta agar izin operasional dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus ini dinilai telah mencoreng nama baik Jepara jika benar terjadi penyimpangan.
Jangan Jadikan Program Gizi Ladang Untung
Program Makan Bergizi Gratis bukan proyek biasa. Ini adalah program strategis yang menyangkut masa depan generasi.
Ketika muncul dugaan penyunatan dari Rp8.000 menjadi Rp5.000 per porsi, publik tentu berhak bertanya. Transparansi harus dibuka. Rincian biaya, mekanisme pengadaan bahan makanan, hingga distribusi anggaran harus dijelaskan secara terbuka.
Uang rakyat tidak boleh dikelola secara tertutup. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan.
Anak-anak Jepara berhak mendapatkan gizi sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Bukan gizi versi potongan.
Publik Menunggu Tindakan Nyata
Kini bola ada di tangan pihak berwenang. Apakah akan ada audit independen? Apakah akan ada pemeriksaan menyeluruh? Atau kasus ini akan menguap begitu saja?
Global7.id akan terus mengawal perkembangan dugaan ini dan memberi ruang klarifikasi kepada semua pihak terkait.
Satu hal yang pasti, masyarakat Jepara tidak ingin uang rakyat yang seharusnya untuk anak-anak, justru menjadi celah keuntungan oknum.
Program boleh besar, banner boleh megah, tapi jika realisasinya tak sesuai anggaran, publik berhak bersuara.
Dan suara itu kini semakin keras.
G7/TEAM
