Global7.id – Sidoarjo,
Dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, keluhan datang dari sejumlah orang tua murid TK Dharma Wanita Persatuan 1 Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, (13/3/26).
Mereka melaporkan adanya dugaan pembagian jatah MBG yang tidak sesuai kepada seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sidoarjo, yang akrab disapa Bro Hatta. Laporan itu muncul setelah beberapa wali murid menilai ada kejanggalan dalam distribusi makanan bagi anak-anak mereka.
Menurut keterangan para orang tua, terdapat siswa yang seharusnya menerima jatah MBG namun justru tidak mendapatkannya. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada pihak sekolah, guru disebut menyampaikan bahwa jatah makanan itu telah dikembalikan ke dapur MBG.
Namun, penjelasan itu memunculkan tanda tanya baru. Berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah orang tua murid, makanan yang disebut dikembalikan tersebut diduga tidak benar-benar sampai ke dapur penyedia MBG. Mereka menduga ada oknum yang justru membawa pulang jatah makanan tersebut.
Tak hanya itu, para orang tua juga mengungkapkan dugaan lain. Mereka menyebut, saat ada siswa yang tidak masuk sekolah, jatah MBG yang semestinya tidak dibagikan diduga ikut dibawa pulang, bukan dikelola sesuai mekanisme yang semestinya.
Kecurigaan para wali murid makin menguat ketika siswa menerima rapel MBG selama delapan hari dalam bentuk paket makanan yang dinilai tidak sepadan. Paket tersebut berisi satu buah pir, satu buah jeruk, satu buah apel, empat buah kelengkeng, satu buah pisang, satu liter susu, satu bungkus roti tawar, dan satu bungkus biskuit Roma kelapa.
Bagi para orang tua, isi paket itu menimbulkan pertanyaan serius. Mereka menilai jumlah dan komposisi makanan tersebut tidak mencerminkan jatah program MBG untuk delapan hari, apalagi program ini dirancang untuk menunjang kebutuhan gizi anak-anak sekolah.
Situasi ini menjadi semakin sensitif karena MBG merupakan salah satu program yang disorot publik dan diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar anak, terutama dalam mendukung tumbuh kembang dan kecukupan nutrisi mereka. Karena itu, dugaan ketidaksesuaian sekecil apa pun berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Sejumlah orang tua mengaku kecewa karena program yang seharusnya membantu anak-anak justru diduga menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya. Mereka berharap ada pemeriksaan menyeluruh agar kejelasan distribusi, kualitas makanan, dan tanggung jawab setiap pihak bisa dibuka secara transparan.
Menanggapi laporan tersebut, Bro Hatta mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi jalannya program MBG di sekolah-sekolah. Menurutnya, pengawasan publik sangat penting agar program pemerintah benar-benar berjalan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Ia menegaskan, keterlibatan warga, orang tua, dan lingkungan sekolah menjadi kunci agar program pemenuhan gizi anak dapat terlaksana secara baik. Selain itu, ia berharap SPPG sebagai penyedia layanan MBG mampu menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin nilai gizi yang disalurkan kepada para siswa.
Lebih lanjut, laporan itu disebut akan diteruskan ke BGN pusat agar bisa dilakukan inspeksi mendadak maupun evaluasi langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah dugaan yang disampaikan orang tua murid memang benar terjadi atau tidak.
Jika nantinya ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap ada tindakan tegas agar tidak muncul kasus serupa di sekolah lain. Sebab, program MBG menyangkut hak anak-anak untuk memperoleh makanan yang layak, cukup, dan bernilai gizi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program besar di lapangan membutuhkan pengawasan berlapis. Bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut integritas pelaksana, transparansi pengelolaan, dan kepercayaan masyarakat.
Di tengah besarnya harapan terhadap program MBG, setiap dugaan penyimpangan tentu menjadi perhatian serius. Publik kini menunggu tindak lanjut dari pihak terkait, sekaligus berharap agar manfaat program benar-benar dirasakan siswa, bukan justru menimbulkan polemik baru di lingkungan sekolah.
G7/KBNW
