Global7.id – Nasional,
Kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati kembali memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan dengan memeriksa enam saksi kunci yang diduga mengetahui aliran uang dalam proses pendaftaran perangkat desa.
Pemeriksaan ini menjadi babak lanjutan dari kasus yang menyeret nama Sudewo, yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2026.
Dalami Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan saksi difokuskan pada proses penyerahan uang yang diduga menjadi syarat tidak resmi dalam seleksi perangkat desa.
Enam saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari calon perangkat desa hingga pejabat daerah. Mereka di antaranya:
Calon perangkat desa dari beberapa wilayah
Kepala desa aktif
Pihak swasta
Pejabat bagian hukum di Pemkab Pati
Keterangan mereka dinilai krusial untuk membongkar apakah praktik “jual beli jabatan” benar-benar terjadi secara sistematis.
OTT Jadi Titik Awal Terkuaknya Kasus
Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan OTT di Pati pada 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, Sudewo diamankan bersama tujuh orang lainnya.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu:
Sudewo (Bupati nonaktif Pati)
Tiga kepala desa di wilayah Pati
Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa sebuah posisi yang seharusnya diisi secara transparan dan kompetitif.
Dugaan Skema Korupsi: Jabatan “Dibanderol”?
Dari hasil penyidikan awal, KPK mencurigai adanya mekanisme tidak resmi di mana calon perangkat desa harus menyetor sejumlah uang untuk bisa lolos seleksi.
Jika terbukti, praktik ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak sistem pemerintahan desa yang seharusnya berbasis merit dan pelayanan publik.
Baca Juga: Jawa Tengah Diguncang! Tiga Bupati Terseret OTT KPK dalam Tiga Bulan
Jerat Kasus Lain: Suap Proyek Kereta Api
Tak hanya itu, Sudewo juga terseret dalam perkara lain. KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Kasus ganda ini memperkuat dugaan adanya pola penyalahgunaan kekuasaan yang lebih luas.
Sorotan Publik: Integritas Desa Dipertaruhkan
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyentuh level pemerintahan paling dekat dengan masyarakat: desa. Jika praktik korupsi terjadi di level ini, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga, mulai dari pelayanan hingga pembangunan.
KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pemeriksaan enam saksi oleh KPK membuka peluang terungkapnya skema korupsi yang lebih besar dalam pengisian perangkat desa di Pati. Dengan nama Sudewo yang kembali menjadi sorotan, publik kini menunggu langkah tegas berikutnya dari lembaga antirasuah.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan integritas harus dijaga hingga ke level pemerintahan paling bawah.
G7/UCP
