Global7.id – Jepara,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diguncang polemik. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke SPPG Guyangan, Bangsri #002, Desa Guyangan Kemudi RT 05/05, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Menu yang dibagikan kepada siswa viral di media sosial dan memicu kemarahan wali murid karena dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan gizi anak sekolah.
Dalam foto yang beredar luas, Selasa (24/2/26), paket MBG yang diterima siswa hanya berupa roti tawar, beberapa butir kurma dalam plastik kecil, serta satu cup abon dalam kemasan sederhana. Tidak tampak lauk bergizi lengkap, tidak ada sayur, tidak ada menu protein segar sebagaimana standar makan sehat yang kerap disosialisasikan.
Tim jurnalis Global7 turun langsung melakukan investigasi lapangan. Hasil penelusuran memastikan bahwa menu tersebut memang berasal dari SPPG Guyangan Bangsri #002 yang berada di bawah naungan Yayasan Daar El Mustadh’afin. Ketua SPPG, Ahmad Sidig, saat ditemui membenarkan bahwa menu yang viral itu merupakan distribusi dari dapurnya.
Fakta tersebut justru mempertegas pertanyaan besar publik: apakah paket roti, kurma, dan abon itu benar-benar sesuai dengan anggaran resmi per porsi yang bersumber dari uang negara?
Ribuan Porsi, Potensi Selisih Fantastis
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah distribusi di SPPG tersebut mencapai sekitar 3.082 porsi. Angka yang tidak kecil. Jika anggaran per anak sudah ditetapkan dengan nominal tertentu oleh pemerintah, maka publik berhak mengetahui rincian realisasi belanjanya.
Pertanyaannya sederhana namun krusial: berapa harga riil roti tawar, beberapa butir kurma, dan satu cup abon tersebut? Apakah sesuai dengan nilai anggaran per porsi? Jika ada selisih, ke mana aliran dana itu?
Dengan jumlah ribuan penerima, selisih kecil sekalipun bisa berubah menjadi angka yang sangat besar. Inilah yang membuat dugaan ketidaksesuaian anggaran tak bisa dianggap remeh.
Sejumlah wali murid yang ditemui Global7 mengaku kecewa dan geram. Mereka merasa program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi anak justru terkesan asal jadi.
“Kalau memang anggarannya besar per anak, kenapa yang diterima cuma seperti ini? Ini uang rakyat,” ujar salah satu wali murid.
Jangan Tutup Mata, Sanksi Harus Tegas
Program MBG bukan program pribadi. Ia dibiayai dari APBN uang yang dikumpulkan dari pajak rakyat. Karena itu, setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, ketidaksesuaian standar menu, atau bahkan dugaan penyimpangan anggaran, maka sanksi tegas harus dijatuhkan kepada pihak yayasan maupun pengelola SPPG. Tidak boleh ada pembiaran.
Sanksi administratif, evaluasi menyeluruh, hingga pencabutan izin operasional harus menjadi opsi nyata apabila ditemukan pelanggaran serius. Bila terdapat unsur pidana, aparat penegak hukum wajib turun tangan. Jangan sampai muncul kesan bahwa dugaan penyimpangan dana rakyat dibiarkan begitu saja.
Audit Terbuka Harga Mati
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa transparansi adalah harga mati. Semua dokumen harus dibuka: standar menu resmi, rincian anggaran per porsi, bukti pembelian bahan, hingga laporan distribusi.
Audit independen perlu segera dilakukan agar persoalan ini terang-benderang. Jika memang tidak ada penyimpangan, publik pun berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan berbasis data. Namun jika ada ketidaksesuaian, maka tindakan tegas wajib diambil.
Program sebesar MBG tidak boleh menjadi ladang basah oknum tertentu. Niat baik pemerintah bisa runtuh jika implementasi di lapangan tidak diawasi dengan ketat.
Masa Depan Anak Jangan Dipermainkan
Yang dipertaruhkan dalam polemik ini bukan sekadar reputasi yayasan atau pengelola. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik dan masa depan anak-anak.
Makan bergizi bukan sekadar mengenyangkan. Ia harus memenuhi standar nutrisi yang jelas: karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Jika realisasi di lapangan jauh dari standar, maka wajar publik bertanya: di mana komitmen terhadap kualitas?
Kasus di Bangsri menjadi cermin bahwa pengawasan publik sangat penting. Tanpa kontrol masyarakat dan media, potensi ketidaksesuaian bisa saja luput dari perhatian.
Global7 akan terus mengawal perkembangan kasus ini. Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pihak terkait. Jangan tutup mata. Jangan anggap sepele.
Karena ini bukan hanya soal roti, kurma, dan abon.
Ini soal integritas pengelolaan uang negara.
Ini soal tanggung jawab moral.
Dan ini soal hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
G7/TEAM
