Global7.id – Jepara, 28 November 2025
Gelombang ironi kembali mencuat di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Setelah pada awal 2024 lalu ratusan Kepala Desa (Kades) turun ke jalan menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam menjadi sembilan tahun yang kemudian disetujui menjadi delapan tahun data terbaru menunjukkan potret yang berbanding terbalik dengan semangat reformasi tersebut. Jumlah Kades yang tersangkut kasus korupsi justru mencatat lonjakan paling drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Plt. Sesjamintel Kejaksaan Agung, Sarjono Turin, dalam pemaparan resmi pada akhir November 2025, menyampaikan bahwa kasus korupsi Kades meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2023, tercatat 184 perkara. Angka itu melonjak menjadi 275 kasus pada 2024, dan memasuki Januari hingga Juni 2025, jumlahnya telah mencapai 489 perkara, hanya dalam enam bulan. Kenaikan ini disebut sebagai salah satu tren penyimpangan pejabat publik paling mencolok di tingkat lokal.
Panjang Jabatan Tak Berbanding Lurus dengan Integritas
Perpanjangan masa jabatan yang diperjuangkan melalui aksi demonstrasi besar-besaran pada Januari 2024 sejatinya diharapkan dapat memberikan stabilitas pemerintahan desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang tidak otomatis memperbaiki tata kelola maupun moralitas pejabat desa.
Sebaliknya, dari sejumlah laporan daerah menemukan bahwa belakangan ini justru semakin marak praktik:
Penyelewengan Dana Desa
Proyek fiktif dan mark-up anggaran
Manipulasi laporan pertanggungjawaban
Penggelapan bantuan langsung untuk masyarakat
Penggunaan kas desa untuk kepentingan pribadi
Seorang penyidik yang menangani perkara korupsi desa menyebut bahwa tren ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya alokasi anggaran desa dalam beberapa tahun terakhir. “Ketika anggaran bertambah besar tetapi integritas tidak berubah, ruang penyimpangan akan semakin terbuka,” ujarnya.
Gelombang Kasus 2025 Menjadi Sorotan Nasional
Lonjakan 489 kasus dalam enam bulan menjadi peringatan keras bahwa ada persoalan struktural pada governance desa. Banyak kasus ditemukan memiliki pola yang sama: perencanaan yang minim transparansi, pembangunan fisik yang tidak pernah selesai, hingga laporan keuangan yang tumpang tindih.
Publik kemudian mempertanyakan apakah perpanjangan masa jabatan justru menjadi celah yang memperpanjang peluang penyimpangan. Terlebih, beberapa perkara tahun 2025 memperlihatkan modus yang semakin berani dan terorganisasi.
Kejaksaan Agung Tegaskan Sikap Tegas
Menanggapi kondisi tersebut, Kejagung memastikan tidak ada toleransi bagi pejabat desa yang menyalahgunakan kewenangan. Sarjono Turin menekankan bahwa penyidikan akan terus diperluas dan diawasi secara ketat, terutama pada wilayah yang memiliki rekam jejak penyimpangan berulang.
Namun demikian, Kejagung juga menyoroti perlunya pengawasan berlapis, mulai dari inspektorat daerah, pemerintah kabupaten, hingga pendamping desa, agar kasus tidak hanya berakhir pada penindakan, tetapi juga pencegahan.
Pertanyaan Besar untuk Masa Depan Desa
Lonjakan tajam korupsi Kades ini memunculkan pertanyaan krusial:
Apakah kebijakan perpanjangan masa jabatan benar-benar memperkuat stabilitas desa, atau justru memberi ruang lebih leluasa bagi penyalahgunaan anggaran?
Fakta yang terungkap hingga akhir November 2025 menunjukkan bahwa integritas aparatur desa masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi jika dana desa ingin benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
G7/TEAM
