Global7.id – Jakarta,
Gelombang kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto menggema dalam aksi demonstrasi bertajuk Weekend Melawan yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di depan Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka meneriakkan seruan keras yang menyebut Presiden Prabowo sebagai “penakut”. Teriakan itu menggema di tengah orasi yang menyuarakan kritik terhadap sikap pemerintah Indonesia yang dinilai terlalu diam terhadap serangan militer Amerika Serikat bersama Israel ke wilayah Iran.
Aksi tersebut langsung menyedot perhatian publik karena slogan yang diteriakkan massa dianggap sangat tajam terhadap kepala negara.
Orator aksi dari koalisi masyarakat sipil, Al Araf, menjelaskan bahwa sebutan “penakut” bukan sekadar provokasi, melainkan bentuk kritik terhadap sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas menghadapi pelanggaran hukum internasional.
Menurutnya, ketika terjadi serangan militer yang melibatkan negara besar terhadap negara lain, presiden sebagai kepala negara seharusnya segera menyampaikan sikap resmi.
“Ketika terjadi suatu bentuk pelanggaran hukum internasional dan konstitusi, orang pertama yang harus bersikap adalah presiden. Sayangnya itu tidak dilakukan,” ujar Al Araf dalam orasinya di depan massa aksi.
Ia menilai sikap pemerintah Indonesia terkesan apatis meskipun konflik yang terjadi berpotensi memicu ketegangan global yang lebih luas.
Al Araf menambahkan, sebagai pemimpin negara besar di kawasan Asia dan anggota berbagai forum internasional, Indonesia seharusnya memiliki posisi yang jelas dalam menentang bentuk imperialisme maupun penjajahan yang dilakukan negara adikuasa.
Menurutnya, serangan yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada akhir pekan lalu dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Baca Juga: Usai Didemo Warga, SPPG MBG Tlogowungu 1 Pati Ditutup Sementara, BGN Turun Tangan Evaluasi Total
Namun yang menjadi sorotan massa aksi adalah sikap Presiden Prabowo yang dinilai belum menyampaikan kecaman terbuka terhadap tindakan tersebut.
Padahal, sejumlah tokoh nasional sebelumnya telah lebih dulu menyuarakan kritik keras terhadap serangan itu.
Beberapa tokoh seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri disebut telah menyampaikan sikap mengecam tindakan militer tersebut.
Hal itu membuat sebagian kelompok masyarakat sipil mempertanyakan mengapa pemerintah pusat belum menunjukkan sikap yang lebih tegas.
Dalam orasinya, Al Araf juga menyinggung kemungkinan adanya kaitan antara sikap pemerintah dengan posisi Indonesia dalam forum internasional bernama Board of Peace (BoP).
Forum tersebut diketahui digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai wadah untuk mendorong upaya perdamaian global.
Menurut Al Araf, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebebasan pemerintah dalam menyampaikan sikap politik luar negeri.
“Ini yang membuat Prabowo terkunci oleh Trump,” ujar Al Araf di hadapan massa aksi.
Karena itu, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam aksi Weekend Melawan mendesak pemerintah agar mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
Mereka menilai Indonesia masih memiliki banyak jalur diplomasi internasional lain untuk memperjuangkan perdamaian dunia tanpa harus bergantung pada forum tersebut.
Beberapa organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai tetap bisa menjadi sarana bagi Indonesia untuk menyuarakan sikap terhadap konflik global.
“Kalau ada yang mengatakan keluar dari BoP akan membuat Indonesia hanya menjadi penonton, itu keliru,” kata Al Araf.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki legitimasi kuat di berbagai forum internasional lain untuk mendorong perdamaian dunia.
Desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace juga sebelumnya disampaikan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan tausiyah resmi yang meminta pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari forum tersebut.
Dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI menilai forum Board of Peace tidak efektif dalam mendorong kemerdekaan Palestina maupun menyelesaikan konflik global.
Penilaian itu semakin menguat setelah Amerika Serikat bersama Israel melakukan serangan militer ke wilayah Iran.
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR itu sendiri berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Meski diwarnai orasi keras dan kritik tajam terhadap pemerintah, aksi berlangsung relatif tertib hingga massa membubarkan diri secara bertahap pada sore hari.
Namun seruan yang menggema dalam aksi tersebut dipastikan akan memicu perdebatan baru di ruang publik mengenai sikap politik luar negeri Indonesia di tengah konflik global yang semakin memanas.
G7/TMP
