Global7.id – Jepara,
Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jepara. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Namun, masih banyak daerah, termasuk Jepara, yang bergantung pada sistem open dumping atau pembuangan terbuka.
Sistem ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Seiring dengan peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada 306 kepala daerah, termasuk Jepara, urgensi untuk membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi sangat penting.
Instruksi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah sesuai standar nasional dan mendukung target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan seperti _sanitary landfill_atau _waste-to-energy_, Kabupaten Jepara diharapkan dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Konteks Peraturan
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melarang sistem open dumping (pembuangan terbuka) di TPA karena:
– Potensi pencemaran tanah, udara, dan air.
– Risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.
– Dampak negatif terhadap estetika dan lingkungan.
Kewajiban Pemerintah daerah Jepara mencakup:
– Mengelola sampah secara terintegrasi.
– Menerapkan teknologi ramah lingkungan (misalnya, sanitary land fill, controlled land fill, daur ulang, atau waste-to-energy).
– Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerja lintas sektor.
Evaluasi TPA di Kabupaten Jepara
Berdasarkan instruksi KLH dan informasi yang ada:
– Status Open Dumping: Jika TPA Jepara masih menggunakan metode open dumping, maka ini bertentangan dengan UU No. 18/2008.
– Tata Kelola dan Teknologi: Jepara perlu menilai apakah pengelolaan TPA sudah menggunakan teknologi yang sesuai dengan standar ramah lingkungan, seperti sanitary land fill atau inovasi berbasis energi.
– Pengawasan dan Penegakan Hukum: Jika terdapat lokasi pembuangan ilegal atau pengelolaan tidak memenuhi standar, Jepara berisiko mendapat sanksi hukum.
Permasalahan yang Mungkin Dihadapi
– Infrastruktur yang Tidak Memadai: Kurangnya fasilitas dan dana untuk modernisasi TPA.
– Keterbatasan SDM: Minimnya tenaga ahli untuk pengelolaan teknologi ramah lingkungan.
– Kesadaran Publik: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan pengelolaan.
– Regulasi Lokal: Peraturan daerah (perda) yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan nasional.
Solusi yang Disarankan
– Audit dan Perencanaan: Melakukan audit kondisi TPA dan menyusun rencana konkret untuk transisi ke metode ramah lingkungan.
– Kerja Sama dengan Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam investasi pengelolaan TPA, termasuk teknologi waste-to-energy.
– Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan program edukasi tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
– Penguatan Regulasi Lokal (Perda) : Revisi atau penyusunan perda yang mendukung pengelolaan TPA sesuai dengan UU No. 18/2008.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Jika TPA di Jepara belum sesuai dengan UU No. 18/2008:
– Pemerintah Kabupaten Jepara harus segera menyusun rencana pembenahan.
– Fokus pada penghapusan sistem open dumping dan penerapan metode yang ramah lingkungan.
– Memastikan sinkronisasi dengan kebijakan nasional, terutama terkait target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi komitmen Indonesia di tingkat global.
– Langkah ini tidak hanya menghindarkan dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Jepara.
Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan lingkungan, Kabupaten Jepara harus memastikan bahwa pengelolaan sampah di TPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembenahan sistem pengelolaan sampah tidak hanya membantu memenuhi regulasi nasional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, Jepara dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk menjadi model pengelolaan sampah yang inovatif dan ramah lingkungan di Indonesia.
Langkah-langkah konkret ini akan memastikan Jepara tidak hanya terhindar dari sanksi hukum, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.***
Sumber: Djoko Tp waketum Inaker.
