JEPARA, Global7.id – Pemilihan Petinggi (Pilpet) kerap dipandang sebagai hajatan demokrasi desa yang berlangsung enam tahun sekali. Suasananya ramai saat masa kampanye dan pencoblosan, lalu berakhir setelah pemenang ditetapkan. Namun, di balik proses tersebut, Pilpet sejatinya memiliki makna yang jauh lebih penting sebagai ruang pembelajaran politik bagi masyarakat desa.
Dalam Pilpet, warga tidak hanya datang ke bilik suara untuk mencoblos. Mereka belajar mengenali calon pemimpin, menilai rekam jejak, mempertimbangkan program kerja, hingga menentukan arah pembangunan desa untuk enam tahun ke depan.
Pengamat pemerintahan desa, Ali Achwan, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa memilih pemimpin desa tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
“Dengan pemahaman seperti itu, Pilpet menjadi sangat penting agar masyarakat tidak memilih ‘kucing dalam karung’,” ujar Ali Achwan saat ditemui Global7 di kediamannya, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, warga seharusnya sudah mengenal para calon jauh sebelum hari pencoblosan. Rekam jejak, pengalaman mengurus masyarakat, pemahaman terhadap tata kelola anggaran desa, hingga komitmen terhadap transparansi perlu menjadi bahan pertimbangan.
Ali menilai munculnya nama-nama bakal calon jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpet justru merupakan hal positif. Seperti yang mulai terlihat di Desa Sekuro, kondisi tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat para calon.
“Warga memiliki waktu yang panjang untuk mengamati. Calon bisa diuji melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, forum warga, maupun cara mereka menyikapi persoalan sehari-hari,” katanya.
Pilpet sebagai Sekolah Politik
Ali menyebut Pilpet mengajarkan setidaknya tiga hal penting bagi masyarakat.
1. Belajar Memilih Pemimpin
Petinggi desa memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai urusan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pelayanan administrasi, bantuan sosial, hingga pengelolaan anggaran desa yang nilainya mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Karena itu, kesalahan memilih pemimpin dapat berdampak panjang selama masa jabatan enam tahun.
2. Belajar Mengawasi Kekuasaan
Partisipasi warga tidak berhenti setelah pemungutan suara. Masyarakat perlu terlibat dalam musyawarah desa, memahami APBDes, serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
“Petinggi bukan raja kecil, melainkan pelayan masyarakat,” tegasnya.
3. Belajar Berbeda Pendapat Tanpa Perpecahan
Perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya merusak hubungan sosial di tengah masyarakat.
“Demokrasi desa yang sehat adalah ketika warga bisa kembali rukun setelah kompetisi selesai,” ujarnya.
Pilih Program, Bukan Amplop
Salah satu tantangan terbesar dalam Pilpet adalah praktik politik uang. Menurut Ali, keuntungan sesaat yang diterima pemilih sering kali tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang harus ditanggung desa.
Ia mengingatkan bahwa politik uang berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lebih fokus mengembalikan biaya politik daripada menjalankan program pembangunan. Akibatnya, berbagai persoalan seperti jalan rusak, bantuan yang tidak tepat sasaran, hingga badan usaha milik desa (BUMDes) yang tidak berkembang dapat terjadi.
Karena itu, masyarakat diharapkan mulai kritis dengan mempertanyakan visi, program kerja, dan sumber pendanaan yang dimiliki setiap calon.
Meski Pilpet baru akan berlangsung pada 2027, Ali menilai proses pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak sekarang. Semakin awal warga mengenal calon pemimpinnya, semakin kecil kemungkinan mereka salah memilih.
“Desa yang maju berawal dari masyarakat yang cerdas dalam menentukan pemimpinnya,” pungkasnya.
Tim Global7
