Global7.id – Jepara,
Upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas terus digencarkan. Ratusan pelaku UMKM di Kabupaten Jepara mendapatkan pembekalan penting terkait perpajakan, ketenagakerjaan, literasi keuangan hingga akses permodalan.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Kartini Jepara ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan klasik yang selama ini dihadapi pelaku usaha kecil.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jepara, Zamroni, mengungkapkan ke jurnalis Global7.id Selasa (31/3/26), bahwa masih banyak pelaku UMKM yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun belum mampu berkembang maksimal.
“Banyak yang ingin maju, tapi belum tahu apa yang harus diputar dalam usahanya. Bahkan soal administrasi seperti NPWP saja masih belum dipahami,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu penghambat utama UMKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Perlindungan Pekerja Masih Minim
Zamroni juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi pelaku UMKM dan pekerja mandiri yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
Program seperti BPJS Ketenagakerjaan disebutnya sangat penting, namun masih belum banyak dipahami oleh pelaku usaha kecil.
“Kalau pekerja di perusahaan besar rata-rata sudah terdaftar. Tapi pekerja mandiri seperti UMKM, petani, nelayan, ini yang masih banyak belum terlindungi,” jelasnya.
Ia menambahkan, minimnya informasi membuat pelaku UMKM tidak mengetahui besaran iuran, manfaat perlindungan, hingga risiko yang bisa ditanggung.
Padahal, perlindungan tersebut sangat penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha.
Baca Juga: Kisah Ozi, PMI Jepara yang Sakit di Jepang: Dipulangkan Atas Perintah Langsung Bupati
Literasi Keuangan Jadi Kunci
Di era digital seperti sekarang, literasi keuangan menjadi kunci utama agar UMKM bisa bertahan dan berkembang. Zamroni menyebut, saat ini banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, mulai dari e-wallet, marketplace hingga layanan perbankan digital.
Namun sayangnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.
“Kita dorong mereka supaya tidak hanya jualan, tapi juga paham bagaimana mengelola keuangan dan memanfaatkan akses permodalan,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, pelaku UMKM juga diberikan pemahaman terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi salah satu solusi permodalan.
Waspada Pinjol Ilegal
Tak kalah penting, edukasi terkait pinjaman online (pinjol) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah menggandeng Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pemahaman kepada peserta.
Maraknya pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan akses dana cepat dinilai sangat berbahaya, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal instan.
“Sekarang ini pinjol sangat mudah diakses lewat HP. Tapi ada yang legal dan ilegal. Ini yang harus dipahami agar tidak terjebak,” tegas Zamroni.
Digelar Rutin, Sasar 300 UMKM Tiap Bulan
Program ini tidak berhenti di satu kegiatan saja. Pemerintah Kabupaten Jepara akan menggelar sosialisasi serupa secara rutin setiap bulan.
Setiap kegiatan ditargetkan mampu menjangkau 250 hingga 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor.
Mulai dari sektor mikrofinansial, batik, tenun, konveksi, makanan dan minuman, hingga kerajinan seperti rotan dan mainan anak.
Selain itu, pihak perbankan yang dilibatkan juga akan berganti-ganti, mulai dari Bank Jateng, Bank Mandiri, BNI, BRI hingga BCA.
Langkah ini dilakukan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan usaha.
Pemkab Hanya Fasilitasi, UMKM Harus Aktif
Zamroni menegaskan, pemerintah dalam hal ini hanya berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pihak, mulai dari perbankan hingga lembaga keuangan.
“Untuk mekanisme tetap di masing-masing lembaga. Kita hanya membantu memberikan informasi dan mempertemukan,” ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya sosialisasi ini, pelaku UMKM di Jepara semakin paham, terlindungi, serta mampu mengakses permodalan secara aman dan tepat.
“Harapannya UMKM kita bisa benar-benar naik kelas,” pungkasnya.
G7/UCP
