Global7.id – Jepara,
Sejumlah warganet mengeluhkan sulitnya mengakses layanan kesehatan melalui BPJS, meski telah berupaya mengikuti prosedur yang ada. Curahan hati ini ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat lain yang mengaku mengalami hal serupa Rabu (25/3/26).
Keluhan tersebut disampaikan oleh akun Kawulo Alet di grup ISJ (Info Seputar Jepara). Ia mengungkapkan kebingungannya saat kartu KIS miliknya dinonaktifkan. Ia kemudian berinisiatif beralih ke BPJS mandiri (prabayar) kelas 3. Namun, setelah melakukan pembayaran pertama, layanan yang diharapkan aktif dalam waktu dua minggu ternyata tak kunjung bisa digunakan.
Sudah bayar, tapi pas periksa ke bidan katanya belum aktif. Bulan kedua juga masih belum aktif, bahkan sampai dibantu bidan untuk pengaktifan tetap saja belum bisa digunakan,” tulis Kawulo Alet dengan nada kecewa.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika pada bulan ketiga, layanan justru disebut masih dalam status pending. Ia pun mempertanyakan sistem yang dinilai menyulitkan masyarakat kecil.
Yang gratis dinonaktifkan, yang bayar malah dipersulit. Derita orang tidak mampu kok seperti tidak ada akhirnya,” keluhnya.
Baca Juga: BSU BPJS 2026 Cair Lagi? Ini Fakta Resmi, Syarat Penerima, dan Cara Cek Status Terbaru
Keluhan ini mendapat respons dari warganet lain. Akun Abi Taufiq mengaku temannya pernah mengalami kejadian serupa, di mana kartu KIS yang sudah tidak aktif tetap dikenai tunggakan hingga jutaan rupiah saat hendak diaktifkan kembali.
Teman saya sampai disuruh bayar tunggakan sekitar Rp4 juta baru BPJS-nya bisa aktif lagi,” ungkap Abi Taufiq.
Sementara itu, akun Vina Kartika turut membenarkan pengalaman tersebut. Ia menceritakan bahwa anaknya pernah mengalami kondisi KIS nonaktif saat sakit dan harus mengurus BPJS kembali.
Iya benar kak, kalau mau cepat aktif atau urgent memang harus bayar tunggakan. Saya dulu bayar sekitar Rp750 ribu. Tapi kalau tidak mendesak, bisa tanpa bayar tunggakan, hanya saja nunggu aktifnya bisa sampai tiga bulan,” jelas Vina Kartika.
Fenomena ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi kalangan kurang mampu yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan. Mereka berharap adanya evaluasi sistem agar pelayanan BPJS lebih transparan, cepat, dan tidak membingungkan.
G7/AR
