Global7.id – Pati,
Jagat media sosial digegerkan dengan viralnya video penampilan grup dancer Trio Serigala dalam sebuah acara resmi penyerahan akta Koperasi Merah Putih (KMP) yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penampilan dengan pakaian ketat dan tarian sensual tersebut menuai gelombang kritik dari masyarakat yang menilai atraksi tersebut tidak pantas ditampilkan dalam ruang publik, terlebih dalam kegiatan resmi yang diselenggarakan pemerintah.
Banyak pihak mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pati dalam menegakkan aturan dan norma. Pasalnya, selama ini pemkab dikenal tegas melarang pertunjukan musik sound system (sound horeg) disertai dancer seksi di tengah masyarakat. Ironisnya, pertunjukan serupa justru terjadi dalam acara yang digagas pemerintah sendiri.
“Kalau masyarakat kecil menggelar hajatan dengan hiburan semacam itu, langsung dibubarkan. Tapi ini justru di pendopo, atas nama acara resmi. Di mana keadilannya?” ujar salah satu warga dalam unggahan video yang viral di media sosial.
Kritik juga mengarah pada ketimpangan perlakuan antara rakyat dan pejabat. Ketika rakyat dibatasi dalam berekspresi demi alasan norma dan ketertiban, para pejabat tampak leluasa berpesta pora di fasilitas negara. “Panggung megah disediakan, pendopo dipakai, dan hiburan vulgar dipertontonkan. Ini bukan hanya soal moral, tapi soal integritas kebijakan publik,” kata seorang aktivis pemuda Pati.
Menanggapi kontroversi ini, Bupati Pati Sudewo angkat bicara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan dari ruang kerjanya pada Rabu (11/6), ia menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut.
“Atraksi tersebut adalah spontan, di luar dugaan saya. Saya sama sekali terkejut atas atraksi tersebut,” ujar Bupati Sudewo.
Ia mengakui bahwa penampilan Trio Serigala tersebut tidak semestinya digelar di Pendopo Kabupaten. “Setelah acara, langsung saya ingatkan supaya ke depan tidak boleh begitu lagi. Kalau di luar Pendopo silakan, sebagai ciri khas Trio Serigala. Tapi kalau di Pendopo, jangan,” tegasnya.
Sudewo juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kritik, masukan, bahkan kecaman.
“Saya minta maaf, dan terima kasih atas masukan, saran, bahkan hujatan yang disampaikan. Harap dimaklumi,” ujarnya.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar insiden ini dijadikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan acara-acara resmi pemerintah. Mereka berharap ke depan, pemerintah lebih sensitif terhadap etika publik dan tidak lagi mengulangi kelalaian serupa.
Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pelayanan publik yang masih harus dibenahi, serta tekanan hidup masyarakat yang meningkat, atraksi vulgar di ruang negara menjadi tamparan bagi rasa keadilan sosial. Jika pemerintah ingin dihormati, maka langkah awalnya adalah konsisten dan adil baik terhadap rakyat maupun terhadap dirinya sendiri.
G7/AR
