Global7.id – Jakarta,
Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merevisi sekaligus memperketat standar operasional prosedur (SOP) penyediaan MBG di seluruh Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG).
Ia menilai pola distribusi MBG juga berisiko tinggi menimbulkan kontaminasi. Pasalnya, bahan makanan biasanya mulai dipersiapkan sejak pukul 23.00 malam, dimasak pada pukul 04.00, dikemas sekitar pukul 07.00, dan baru disajikan kepada siswa sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 siang.
Jeda waktu yang panjang ini dinilai memberi peluang besar bagi bakteri berkembang biak.
Untuk itu, Charles mengusulkan BGN mempertimbangkan alternatif, seperti melibatkan kantin atau dapur sekolah agar makanan bisa langsung disajikan tanpa menunggu lama.
“Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP dan juga mengawasi implementasinya di berbagai SPPG yang ada,” ujar Charles di Jakarta, Jumat (19/9/2025), dikutip dari Detik.
Charles menyebut Dinas Kesehatan menemukan sejumlah SPPG di Jakarta tidak mematuhi SOP yang ditetapkan.
Beberapa sekolah diketahui tidak memiliki alat penangkap serangga sehingga makanan mudah dihinggapi lalat.
Bahkan, ada proses persiapan makanan yang dilakukan langsung di lantai.
“Ditemukan SPPG yang tidak memiliki alat penangkap serangga. Sehingga banyak sekali serangga atau lalat yang ada di sana.
Dinas Kesehatan juga menemukan penyiapan makanan dilakukan di lantai,” ungkapnya.
Ia juga membuka opsi lain berupa pemberian bantuan dana langsung kepada orang tua siswa.
“Dengan memberikan uang kepada orang tua, mereka bisa lebih mandiri dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak mereka,” jelas Charles.
Sejauh ini, kasus keracunan akibat program MBG tercatat muncul di sejumlah daerah. DPR meminta agar BGN segera mengambil langkah tegas untuk mencegah kejadian serupa terulang.
G7/TY/DTK
