Global7.id, Jepara — Pendataan ekonomi nasional melalui Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Jepara pada Mei hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara menggandeng berbagai instansi untuk mendukung sosialisasi kegiatan tersebut.
Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Jepara, Achmad Tasylichul Adib, menjelaskan bahwa sensus ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan. Tujuannya adalah menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari struktur usaha, karakteristik pelaku, hingga perkembangan ekonomi digital dan lingkungan.
“Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Pelaksanaan sensus dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pengisian kuesioner secara daring pada Mei hingga Juni 2026 untuk perusahaan besar. Selanjutnya, tahap kedua dilakukan melalui pendataan lapangan pada Juni hingga Agustus 2026 dengan metode door to door.
Adib menekankan pentingnya partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi yang dihimpun akan digunakan dalam penyusunan statistik resmi.
Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) serta Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik (SPP). Acara tersebut berlangsung di Aula BPS Kabupaten Jepara, Rabu (29/4/2026).
Peserta forum berasal dari berbagai unsur, antara lain perangkat daerah, akademisi, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan media.
Kepala BPS Jepara, Isnaini, menyatakan bahwa forum ini juga bertujuan meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik. Ia menegaskan, BPS tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyediakan layanan bagi masyarakat.
“Ada konsultasi statistik, rekomendasi statistik, dan semuanya gratis,” katanya.
Menurut Isnaini, layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun peneliti dalam menentukan metode analisis. Ia mengakui masih ada masyarakat yang belum mengetahui layanan tersebut sehingga statistik kerap dianggap sulit.
“Padahal, kami menyediakan pendampingan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan publik saat ini mencakup layanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses, baik melalui sistem digital maupun tatap muka. Melalui forum tersebut, BPS juga menerima masukan dari peserta sebagai bagian dari evaluasi layanan.
G7/KB
