Global7.id – Jakarta,
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil riset terbaru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi salah satu proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers pada Selasa (25/11).
Dalam laporan itu, ICW menyebutkan bahwa 89 dari 102 yayasan yang mengelola SPPG atau dapur MBG terafiliasi dengan partai politik maupun keluarga pejabat. Riset tersebut dilakukan dengan mengambil sampel yayasan secara acak dari 38 provinsi.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menjelaskan bahwa pengecekan kepemilikan yayasan dilakukan melalui akta resmi dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
“Kesimpulan temuan ini adalah MBG terindikasi menjadi alat melanggengkan kuasa Presiden Prabowo, dan kami menemukan banyak praktik patronase,” ujar Seira.
Bentuk Keterafiliasian yang Ditemukan
ICW memerinci beberapa kategori keterhubungan antara yayasan pengelola dengan unsur politik maupun kekuasaan:
28 yayasan terafiliasi dengan partai politik.
4 orang anggota DPR dan DPRD aktif tercatat sebagai pengurus yayasan pengelola MBG.
9 yayasan terhubung dengan birokrasi pemerintahan dan kelompok relawan/ormas pendukung saat kampanye pilpres.
Temuan ini, menurut ICW, menunjukkan adanya potensi patronase dan konflik kepentingan dalam implementasi MBG yang menggunakan anggaran negara.
Minim Transparansi Pengelolaan Dapur MBG
Meski ICW berhasil mengakses data akta yayasan, lembaga ini mengaku kesulitan memperoleh informasi lebih detail terkait jumlah dapur MBG yang dikelola masing-masing yayasan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya keterbukaan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Seira menyebut bahwa situs BGN hanya menampilkan daftar SPPG dan wilayah operasinya, namun:
Tidak mencantumkan jumlah dapur yang dikelola tiap yayasan
Tidak menyediakan nama operator faktual
Tidak mempublikasikan detail pengelolaan anggaran
Tidak memberikan informasi terkait standar menu dan gizi secara menyeluruh
ICW menilai kurangnya transparansi ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menggunakan anggaran sangat besar.
Dorongan untuk Pemerintah Membuka Data Publik
ICW meminta pemerintah lebih terbuka dalam mempublikasikan data pelaksana MBG untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun BGN terkait temuan ICW tersebut.
G7/ Sumber ICW
