Global7 Jepara – Gelombang penolakan terhadap hiburan ABC Fast yang beberapa hari lalu digelar di Lapangan Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terus menguat. Setelah sebelumnya menuai kritik dari sejumlah tokoh masyarakat dan warga, kini organisasi kepemudaan Ansor bersama unsur Nahdlatul Ulama (NU) turut menyatakan sikap tegas terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Sejumlah pengurus dan kader Ansor bersama tokoh NU menggelar rapat di Musholla Darul Abror RT 05 RW 06, Desa Ngabul, pada Rabu (3/6/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk menyatakan sikap penolakan terhadap hiburan tunggalan yang selama ini kerap diselenggarakan di Lapangan Ngabul.
Dalam rapat tersebut, anggota Ansor menyampaikan keprihatinan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan pasca penyelenggaraan acara yang menghadirkan ribuan penonton dari berbagai daerah. Mereka menilai setiap kegiatan hiburan yang digelar di tengah masyarakat harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta kondisi lingkungan sekitar.
Menurut mereka, kebebasan berekspresi dan penyelenggaraan hiburan memang merupakan hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan ketertiban umum, kenyamanan warga, serta potensi dampak negatif yang dapat muncul di lingkungan desa.
Ketua Ansor, Ansori, menyampaikan harapannya agar setiap kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar dapat dikomunikasikan secara baik dengan seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap setiap kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar dapat dikomunikasikan secara baik dengan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan polemik dan perpecahan di tengah warga,” ujarnya.
Hari ini rencana surat penolakan dari pihak ansor akan diberilan kepada pemerintah desa, dan harapan kami kegiatan hiburan tunilan yang biasa digelar di lapangan ngabul dapat segera dihentikan. Pemerintah desa juga perlu melakukan evaluasi dan tidak mudah memberikan izin terhadap kegiatan semacam itu apabila berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” pungkasnya
Di tempat terpisah, Gus Badri juga meminta pemerintah desa dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang.
Menurutnya, pembangunan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek hiburan dan perputaran ekonomi semata, tetapi juga dari terjaganya nilai-nilai moral, ketertiban, dan keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.
“Pembangunan masyarakat harus berjalan seimbang. Selain aspek ekonomi, nilai-nilai moral, ketertiban, dan keharmonisan sosial juga harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Global7/SGX
