Global7.id – Nasional | Senin 19 Januari 2026,
Pemerintah Tambah Utang 2026 Jadi Rp 832,2 Triliun, sesuai UU APBN 2026 yang dipublikasikan pemerintah. Informasi ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026 pukul 21.48 WIB.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.
Utang baru ini merupakan bagian dari pembiayaan untuk menalangi defisit APBN 2026 yang ditargetkan mencapai Rp 689,1 triliun. Dalam aturan tersebut disebutkan pembiayaan utang mencapai Rp 832.208.898.829.
Defisit APBN Membesar, Belanja Tetap Agresif
Target defisit APBN mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, defisit ditargetkan sebesar Rp 616 triliun, sementara pada 2026 naik menjadi sekitar Rp 689 triliun.
Kondisi ini terjadi di tengah prediksi penerimaan negara yang melemah, sementara belanja pemerintah diproyeksikan tetap agresif untuk menjalankan program prioritas.
Salah satu program yang disebut membutuhkan alokasi besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dialokasikan hingga Rp 335 triliun dari APBN.
Ekonom Soroti Risiko Utang Jika Program Tak Bertahap
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai program besar pemerintah seperti MBG dan agenda swasembada pangan pada 2026 berpotensi sulit berjalan tanpa tambahan biaya, terutama bila penerimaan negara melemah.
Ia menyebut pembiayaan APBN 2026 sudah memuat defisit yang menuntut pembiayaan, sehingga pemerintah perlu strategi ketat agar kebutuhan utang tidak bertambah di luar rencana.
Menurutnya, langkah realistis untuk menahan utang tambahan adalah dengan mengatur tahapan program secara ketat, menyesuaikan belanja dengan kesiapan rantai pasok, menekan potensi kebocoran pengadaan, dan menggeser belanja pangan dari pola reaktif menjadi investasi produktif.
Realisasi Utang 2025 Sudah 94,9 Persen
Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang sepanjang 2025 telah mencapai Rp 736,3 triliun, atau 94,9 persen dari target pembiayaan utang 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan total realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 744 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang Rp 736,3 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun.
Tantangan 2026: Menjaga Program Jalan, Defisit Tetap Terkendali
Dengan target utang baru yang meningkat di 2026, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan, namun tetap menekan risiko fiskal agar defisit tidak makin melebar.
Ke depan, pasar dan publik akan menyoroti bagaimana pemerintah mengelola belanja besar, menjaga penerimaan negara, serta memastikan pembiayaan utang tetap berada pada jalur yang aman.
G7/TMP
