Global7.id – Jakarta,
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah ditemukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi. Keputusan ini berlaku hingga hari ke-9 Ramadan 2026 dan menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan program tersebut.
Data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026 pukul 11.20 WIB mencatat, 47 kasus tersebut tersebar di tiga wilayah kerja. Wilayah I terdapat 5 kejadian, Wilayah II sebanyak 30 kejadian, dan Wilayah III sebanyak 12 kejadian. Wilayah II menjadi daerah dengan jumlah temuan terbanyak.
Jenis pelanggaran yang ditemukan cukup beragam dan memicu perhatian serius. Di antaranya roti berjamur, buah busuk bahkan berbelatung, lauk basi, telur mentah atau busuk, hingga menu yang dinilai tidak sesuai standar kualitas gizi. Temuan ini berasal dari laporan berjenjang serta hasil verifikasi lapangan tim pengawasan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan mekanisme pengendalian mutu yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, program MBG menyangkut kesehatan anak-anak sekaligus kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi yang layak dan aman.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya fokus pada produk makanan yang disajikan. BGN juga memeriksa manajemen dapur, sistem pengolahan bahan pangan, rantai distribusi, hingga prosedur kontrol kualitas di masing-masing SPPG. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan akar persoalan dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara sistemik.
Dalam sejumlah kasus, makanan yang terindikasi tidak layak berhasil ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Meski demikian, BGN tetap menjatuhkan sanksi administratif kepada penyelenggara sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran bagi seluruh jaringan pelaksana MBG.
BGN menegaskan bahwa SPPG yang disuspend tidak otomatis ditutup permanen. Mereka diberi kesempatan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi tim pengawas. Operasional hanya akan dibuka kembali setelah seluruh perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang.
Baca Juga: Tahukah Kamu? Kepala Badan Gizi Nasional Ternyata Ahli Serangga, Kini Disorot Usai Polemik MBG
Kebijakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara program MBG di berbagai daerah agar tidak lengah dalam menjaga mutu layanan. Terlebih pada bulan Ramadan, ketika pola konsumsi dan jadwal distribusi mengalami penyesuaian, pengawasan harus dilakukan lebih ketat.
Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta mendukung upaya penurunan stunting dan malnutrisi. Karena itu, setiap penyimpangan standar dipandang sebagai hal serius yang berpotensi merugikan penerima manfaat.
Langkah tegas BGN ini pun memicu perhatian publik terhadap pentingnya sistem kontrol pangan yang kuat dan transparan. Dengan evaluasi menyeluruh yang sedang berjalan, masyarakat kini menanti hasil perbaikan dari 47 SPPG tersebut.
BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam setiap pelaksanaan program. “Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” tegas Nanik.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala nasional, standar mutu tidak boleh dikompromikan. Kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama harus tetap menjadi prioritas di atas segalanya.
G7/KMP
