Global7.id – Jepara,
Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menjatuhkan hukuman (tujuh bulan penjara) kepada pegiat lingkungan hidup di Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 10 bulan penjara. Majelis hakim menyatakan Daniel terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh bulan dan denda sejumlah Rp5 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Parlin Mangatas Bona Tua, di PN Kabupaten Jepara, Kamis (04/04/2024).
Vonis tujuh bulan penjara itu, menurut hakim, dikurangi dari masa penahanan yang dijalani Daniel sejak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jepara pada 23 Januari 2024. Artinya, Daniel akan dibebaskan pada Agustus 2024 mendatang.
“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan,” sebut Ketua Majelis Hakim, Parlin Mangatas Bona Tua.
Daniel didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi beberapa orang masyarakat Karimunjawa.
Sementara itu hal yang meringankan, menurut hakim, adalah terdakwa belum pernah dihukum, sopan dan koperatif dalam persidangan.
Selain itu, terdakwa juga merupakan pegiat lingkungan di layanan pendidikan yang telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat Karimunjawa dan juga daerah lainnya.
Hakim Menutup Hati Nuraninya
Atas vonis tersebut, Rapin Mudiarjo selaku kuasa hukum terdakwa mengaku kaget.
“Hakim menutup hati nuraninya untuk melihat fakta di persidangan karena beberapa informasi baik saksi, keterangan ahli dan alat bukti yang kita sampaikan sudah memenuhi pembelaaan yang diharuskan di dalam peradilan, ” ujarnya.
Ia menambahkan, “Terutama tentang Anti-SLAPP yang harusnya dikedepankan dan perubahan UU yang disampaikan ke majelis,” imbuhnya Rapin Mudiarjo.
Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation) merupakan konsep yang menjamin perlindungan hukum masyarakat untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Rapin mengatakan pihaknya masih berpikir-pikir untuk melakukan banding atau tidak atas putusan tersebut.
“Tapi secara proses kita keberatan dengan hasil persidangan hari ini. Ini bukan persoalan tujuh bulan, ini persoalan penegakan hukum lingkungan, dan ini adalah salah satu kasus contoh di Indonesia,” katanya.
“Karimunjawa adalah tempat yang harus kita lindungi, kita jaga bila mana ada hal yang merusak, potensi merusak, harus kita kedepankan, dan ini bukan [kasus] satu-satunya,” tambahnya.
Kronologi Daniel Dilaporkan Karena Menyebut ‘Otak Udang’
Daniel dilaporkan ke polisi atas komentarnya di media sosial Facebook tentang penolakannya atas tambak udang ilegal di Karimunjawa.
Awalnya dia mengunggah video berdurasi 6:03 menit di akun Facebooknya pada 12 November 2022. Video ini memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang terdampak limbah tambak udang, dan mendapat komentar pro dan kontra.
Daniel lalu menuliskan komentar yang berisi: “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak yang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan.”
Atas tulisan itu, seorang warga berinisial R melaporkan Daniel ke Polres Jepara pada 8 Februari 2023.
Pada 23 Januari 2024, dia ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jepara setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau P21.
Kuasa hukum pelapor menyatakan bahwa komentar Daniel mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) karena menyebut ”otak udang”.
“Ini yang penting unsur SARA-nya yang masuk, karena dia menyamakan tempat ibadah kami orang orang muslim sama dengan hewan udang itu sendiri, jadi tidak ada kriminalisasi,” kata kuasa hukum pelapor, Noorkhan,
Mengapa Tambak Udang Ditolak?
Hingga 2022, Daniel bersama sejumlah anggota masyarakat yang menolak tambak udang ilegal membentuk gerakan #SAVEKARIMUNJAWA.
Tambak udang itu disebut aktivis lingkungan dan beberapa nelayan di Karimunjawa telah merusak lingkungan. Pasalnya para pemilik tambak udang ilegal ini tak punya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
“Limbahnya ini mencemari biota-biota laut, banyak yang mati. Lumut sutra itu sebelumnya tidak pernah kami lihat semasif itu. Lumut ini sebarannya luas dan padat, ikan-ikan di bawah mati karena tidak kena sinar matahari dan ditambah kena limbah,” kata Koordinator Lingkar Juang Karimunjawa, Bambang Zakaria.
Zakaria mengatakan setidaknyal ada 33 titik tambak udang ilegal di dua desa Karimunjawa. Setiap tambak luasannya berbeda-beda, yang paling kecil sekitar dua petak dan paling besar sampai 40 petak.***
Sumber: BBc.
