Global7.id –JEPARA – Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi terus mengalir dari berbagai kalangan. Kali ini, suara lantang datang dari dunia akademik. Wakil Rektor I Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Dr. Miftah Arifin, S.H., M.H., M.Kn., menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik. Minggu 12 Juli 2026
Menurut Miftah Arifin, langkah penegakan hukum yang menyentuh berbagai pihak, termasuk pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun institusi penegak hukum, menjadi bukti bahwa pemerintah serius membangun budaya antikorupsi dan tidak memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas komitmen yang tegas dan konsisten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Ia menilai, keberanian negara untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat korupsi merupakan pesan kuat bahwa supremasi hukum harus berdiri di atas segala kepentingan. Dalam negara hukum, kata dia, jabatan tidak boleh menjadi tameng dan kekuasaan tidak boleh menjadi alat untuk menghindari pertanggungjawaban.
Di tengah sorotan publik terhadap berbagai kasus yang menyeret pejabat dan aparatur negara, penegakan hukum yang objektif dan transparan dinilai menjadi kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebab korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merampas hak-hak rakyat.
Miftah menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji. Karena itu, komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten hingga menyentuh seluruh lini pemerintahan.
“Penegakan hukum yang adil dan berintegritas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap semangat pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan memerangi korupsi akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan sejahtera.
Dukungan dari kalangan akademisi ini menambah kuat pesan publik bahwa perang melawan korupsi tidak boleh setengah hati. Masyarakat menaruh harapan besar agar setiap proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tanpa intervensi.
Satu pesan yang kini semakin menguat dari berbagai elemen bangsa: koruptor harus menghadapi hukum tanpa pengecualian. Sebab ketika negara berani bertindak tanpa tebang pilih, kepercayaan rakyat akan tumbuh, dan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih semakin mendekati kenyataan.
Global7/Obenk
