Global7.id – Jakarta,
Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna meminta penjelasan resmi terkait kebijakan tersebut.
Charles menyatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang dinilai harus transparan dan akuntabel.
“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Diduga Abaikan Penolakan Kemenkeu
Charles juga menyoroti dugaan bahwa pengadaan motor listrik tetap berjalan meskipun sebelumnya pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Menurutnya, jika hal tersebut benar, maka pengadaan tersebut berpotensi melanggar tata kelola anggaran negara.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal negara saat ini sedang dalam tekanan, sehingga setiap program harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan prioritas.
Soroti Potensi Pemborosan
Charles menilai pengadaan motor listrik berpotensi menjadi pemborosan yang tidak relevan dengan tujuan utama program MBG.
“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ucapnya.
Ia menegaskan, jika tidak memiliki dasar yang jelas, pengadaan tersebut harus dihentikan. Fokus utama program, kata dia, adalah peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Baca Juga: Saat Efisiensi Digaungkan, Video 70 Ribu Motor Listrik MBG Rp56 Juta Bikin Heboh
Kemenkeu: Prioritas Harus untuk Makanan
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa usulan pengadaan serupa sebelumnya memang pernah diajukan dan ditolak.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, tapi ditolak,” katanya.
Purbaya menambahkan, pihaknya akan kembali mengecek pengajuan anggaran tahun ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan fiskal.
“Yang tahun ini saya belum tahu, nanti akan saya cek lagi. Harusnya sama treatment-nya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Harusnya utamanya untuk makanan,” tegasnya.
BGN Akui Pengadaan, Sebut untuk Operasional
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan masuk dalam anggaran tahun 2025.
“Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujarnya.
Dadan juga menjelaskan bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Motor tersebut belum dibagikan dan akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Klarifikasi Jumlah Unit
Terkait angka yang beredar di media sosial, Dadan membantah klaim pengadaan mencapai puluhan ribu unit di luar kendali.
Ia menyebut realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ungkapnya.
Jadi Sorotan Publik
Kasus ini mencuat setelah video yang memperlihatkan ratusan motor listrik berstiker BGN dalam kondisi masih terbungkus plastik viral di media sosial.
Kini, publik menunggu hasil pemanggilan DPR terhadap BGN untuk memastikan apakah pengadaan tersebut sesuai aturan, atau justru menjadi indikasi lemahnya pengawasan anggaran dalam program strategis nasional.
G7/KMP
