Global7.id – Jepara,
Aksi demonstrasi yang digelar oleh sekelompok warga terhadap Petinggi Desa Bangsri, Sunaryo, pada Rabu (28/5), menuai sorotan tajam. Aksi yang diklaim sebagai aspirasi warga itu dinilai tendensius, tidak berbasis data, dan mencerminkan kepentingan pribadi sejumlah inisiator, bukan kepentingan kolektif masyarakat desa.
Isu utama yang diangkat dalam unjuk rasa adalah pengalihan anggaran program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengalihan anggaran tersebut telah dibahas dalam forum resmi desa dan disepakati bersama. Bahkan, kegiatan studi banding ke Desa Ponggok, yang dipersoalkan oleh massa aksi, justru diikuti oleh beberapa tokoh inisiator demo itu sendiri.
“Lucu sekali. Mereka ikut menikmati studi banding, tapi kemudian memelintir narasi seolah itu pelanggaran. Padahal, tujuan studi banding adalah untuk pengembangan Taman Mbah Mendung sebagai aset desa yang akan dikelola oleh BUMDes,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Minim Partisipasi, Klaim ‘Warga’ Dipertanyakan
Demo tersebut juga dinilai tidak representatif. Dari total penduduk Bangsri yang mencapai 17.000 jiwa, dan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 12.324 orang, aksi hanya diikuti sekitar 35 orang. Keterlibatan perangkat lingkungan juga sangat terbatas. Di RW 16, hanya dua dari delapan ketua RT yang ikut. RW 17 hanya diikuti tiga ketua RT. Bahkan di RW 8, meski ketuanya hadir, tidak satu pun ketua RT ikut serta.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang mereka wakili?
BPD: Demo Sarat Ketidakjujuran dan Distorsi Fakta
Salah satu anggota BPD yang turut angkat bicara menyebut bahwa narasi yang dibangun para demonstran tidak sesuai dengan fakta lapangan.
“BPD tetap menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Tuduhan mandul atau tidak berfungsi itu fitnah. Ini bukan kritik membangun, tapi serangan yang sarat motif pribadi,” tegasnya.
Kepentingan Pribadi Terendus di Balik Aksi
Dugaan kuat bahwa demo ini digerakkan oleh kepentingan pribadi diperkuat dengan temuan sejumlah kasus. Tokoh berinisial D, Ketua RW 08, diketahui pernah mengajukan surat ahli waris yang ditolak karena tidak sah. B, salah satu penggerak lain, meminta alokasi dana untuk sanggar seni yang belum bisa dikabulkan karena belum terbentuk struktur kepengurusan. Sementara A, Ketua RW 16, disebut-sebut sebagai rival politik dalam pencalonan petinggi sebelumnya.
“Mereka ini memakai topeng ‘Forum Warga Peduli Bangsri’ (FWPB), tapi pembinanya bukan warga Bangsri. Forum ini patut dicurigai sedang ditunggangi pihak luar yang tidak bertanggung jawab,” ujar salah satu tokoh desa yang enggan di sebut namanya.
Tak hanya itu, sebelum demo, massa aksi disebut-sebut mengumpulkan tanda tangan warga dengan dalih mendukung pemekaran desa, bukan untuk demonstrasi.
“Ini manipulasi. Mereka membohongi warga demi kepentingan segelintir orang,” imbuh sumber tersebut.
Petinggi: Semua Sudah Transparan dan Sah
Petinggi Desa Bangsri, Sunaryo, menegaskan bahwa semua pengalihan anggaran sudah melalui prosedur resmi dan disertai berita acara. Ia menyesalkan aksi sepihak yang bisa memecah belah masyarakat dan menciptakan suasana tidak kondusif.
“Ini bukan kontrol sosial, ini manipulasi opini. Kalau memang mau membangun desa, mari duduk bersama, bukan menebar fitnah,” tegas Sunaryo.
Masyarakat perlu waspada terhadap gerakan yang mengatasnamakan “warga” namun tidak memiliki legitimasi representatif. Demokrasi menuntut transparansi, tapi juga tanggung jawab moral. Jangan sampai aspirasi publik dirampok oleh ambisi personal yang dibungkus narasi dusta, Pungkas Sunaryo.***
Sumber: G7
