Global7.id – Jepara,
Analisis yuridis terkait permasalahan pelayanan PDAM Jepara, khususnya di wilayah Kedung Cino dan Bandengan, yang dikutip di group Facebook (Group Info Seputar Jepara) yang diposting oleh akun Facebook (Noval) yang berisi keluhan,
“Mohon bantuan saudara saudari semua yg menunggu lapak ini,,
Terutama petugas PDAM
Air di daerah bulungan pakis aji. Udah tengah malam waktunya tidur kadang gak hidup sama sekali Tolong pak PDAM, tolong ikuti kemauan air agar lancar, ” tulis posting akun Facebook Noval, pada Selasa (5/11/2024).
Hal ini mencakup beberapa aspek hukum yang relevan untuk memastikan pelayanan publik yang sesuai dan melindungi hak-hak konsumen.
Selain itu, terdapat langkah-langkah hukum yang dapat diambil untuk menindaklanjuti ketidakpuasan atas kinerja PDAM yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Analisis Yuridis Berdasarkan UU dan KUHP
1. Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjelaskan hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi produk/jasa, dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab jika tidak memenuhi standar yang dijanjikan.
Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang benar dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PDAM, dalam hal ini, berkewajiban menyediakan air bersih dengan kontinuitas yang layak. Ketidakmampuan PDAM dalam memberikan layanan optimal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen.
2. Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
PDAM sebagai penyelenggara layanan publik terikat oleh prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan. Berdasarkan Pasal 29 UU Pelayanan Publik, masyarakat berhak melaporkan penyelenggara layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan.
Jika PDAM tidak menanggapi keluhan yang diajukan masyarakat dan tidak memperbaiki layanan meskipun telah diadukan berulang kali, ini dapat dianggap sebagai bentuk maladministrasi. Pelanggaran ini dapat dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia sebagai badan yang berwenang mengawasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
3. Ketentuan Pidana (KUHP) dan Pelanggaran Kontrak (KUHPerdata)
Berdasarkan KUHP, jika ada indikasi penyelewengan dana atau ketidakjujuran dalam penggunaan anggaran untuk pemeliharaan atau perbaikan layanan PDAM, maka kasus ini dapat dikaji dari aspek tindak pidana korupsi. Pengelola PDAM yang tidak memenuhi kewajibannya dan gagal dalam mengelola pelayanan dapat diselidiki jika ada dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat.
Dalam perspektif hukum perdata
(KUHPerdata), kegagalan PDAM dalam memberikan pelayanan yang layak bisa dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak terhadap konsumen yang sudah membayar jasa mereka. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, pelanggaran kewajiban ini memungkinkan konsumen untuk menuntut ganti rugi.
Langkah-Langkah Hukum yang Dapat Diambil
1. Pengajuan Pengaduan Resmi
Masyarakat yang terdampak dapat mengajukan pengaduan resmi ke PDAM Jepara dan menuntut agar pelayanan diperbaiki. Laporan ini dapat juga diajukan ke Dewan Pengawas PDAM di tingkat pemerintah daerah atau ke instansi terkait di pemerintahan Jepara.
2. Pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia
Mengingat ada indikasi maladministrasi karena laporan masyarakat tidak ditanggapi, masyarakat dapat melaporkan kasus ini ke Ombudsman untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada PDAM agar memperbaiki kinerja pelayanannya. Ombudsman berwenang mengusut dan memberikan sanksi administratif terhadap pejabat PDAM jika terbukti ada kelalaian.
3. Tindakan Hukum Perdata
Konsumen yang merasa dirugikan secara ekonomi (membayar tagihan tanpa mendapatkan layanan yang memadai) bisa mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini dapat berupa tuntutan ganti rugi atau pengurangan biaya layanan.
4. Tuntutan Pidana Jika Ada Indikasi Penyelewengan
Jika ada dugaan korupsi atau penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan layanan, masyarakat dapat melaporkan hal ini ke Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Kasus ini dapat diusut jika terbukti ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
5. Petisi dan Advokasi Publik
Masyarakat dapat membuat petisi atau melakukan advokasi publik untuk menuntut peningkatan pelayanan. Hal ini bisa melibatkan media untuk menyoroti permasalahan sehingga pemerintah daerah atau lembaga terkait memperhatikan keluhan tersebut dan mengambil tindakan tegas.
6. Tindakan Administratif oleh Pemda atau DPRD
Sebagai langkah terakhir, masyarakat dapat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara untuk memanggil PDAM guna meminta pertanggungjawaban secara terbuka. Jika PDAM gagal memberikan jawaban memadai, DPRD dapat merekomendasikan penggantian kepala atau pejabat PDAM yang bertanggung jawab atas buruknya pelayanan.
Kesimpulan
Diduga, ketidakmampuan PDAM Jepara dalam memberikan pelayanan optimal selama lima tahun lebih di Kedung Cino dan Bandengan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen dan prinsip pelayanan publik. Melalui langkah-langkah hukum ini, masyarakat dapat menuntut perbaikan pelayanan dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.***
Sumber: PJ.
