Global7.id – Jepara,
Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Jepara, Ali Achwan bersama tim Investigasi silaturahmi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Jl. Raya Jepara – Kudus KM 9, Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jumat, (12/5/2023).
Dalam kesempatan tersebut Ketua GN-PK disambut Kasubag Umum KPP Pratama di ruang kerjanya, Sabtu, (13/5/2023).
Wisnu selaku bidang hukum GN-PK Jepara, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, “Mohon petunjuk terkait permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya terkait Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” Ujarnya.
Ia juga menjelaskan, “Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang tidak di daftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Undang Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP yang selanjutnya dinamakan UU PNBP adalah untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, ” Terang Wisnu.
Wisnu melanjutkan, “Pemungutan PNBP merupakan bagian dari kebijakan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya,” Jelasnya.
Dwi Kasubag Umum KPP Pratama Jepara mengatakan, “Maturnuwun silaturahminya, KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya seusai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Ucapnya.
ia juga mengatakan, “Kantor ini juga biasa disebut dengan KPP Pratama. Bagi wajib pajak pastinya tidak asing dengan kantor milik Direktorat Jenderal Pajak yang satu ini. Pengertian Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah bagian dari wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak” kata Dwi.
Lanjut Dwi, “Terkait apa yang disampaikan GN-PK Jepara, saya sampaikan nanti kepada Kepala Kantor kami” Imbuhnya.
Ali Achwan selaku Ketua GN-PK, saat itu menambahkan, “Jangan sampai pelaku usaha ngemplang uang rakyat, ketidak optimalan pengelolaan PNBP mempengaruhi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik membantu kemudahan masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi ” Pungkasnya.
Reporter ; Arif Murdikanto.
Sumber: Global7.id.
Tag
