Global7.id – Jepara,
Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara terus menuai sorotan. Kali ini, Ketua GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Jepara, Ali Achwan, angkat bicara dan mendesak Ketua Satgas MBG Jepara, Gus Hajar, segera membuka layanan pengaduan masyarakat melalui kontak WhatsApp agar publik bisa ikut mengawal jalannya program tersebut secara terbuka dan transparan Minggu (15/3/26).
Menurut Ali Achwan, keberadaan saluran aduan resmi sangat penting agar masyarakat memiliki ruang untuk melapor apabila menemukan dugaan penyimpangan, pelayanan yang tidak sesuai, hingga persoalan teknis di lapangan. Ia menilai, pengawasan publik adalah bagian penting agar program yang dibiayai dari uang negara itu benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat.
“Satgas MBG Jepara harus berani membuka layanan aduan masyarakat, minimal lewat WhatsApp. Jadi warga bisa langsung melapor kalau ada persoalan di lapangan. Tidak perlu takut, karena ini uang rakyat, program rakyat, dan harus diawasi bersama,” tegas Ali Achwan.
Ia menekankan, transparansi dalam program MBG tidak boleh hanya sebatas slogan. Menurutnya, masyarakat berhak tahu bagaimana pelaksanaan program berjalan, siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme distribusi, hingga bagaimana pengawasan dilakukan jika muncul keluhan dari penerima manfaat.
Ali Achwan juga menilai, tanpa adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, berbagai persoalan di lapangan rawan tidak terdeteksi secara cepat. Padahal, program MBG menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, terutama untuk pemenuhan gizi masyarakat dan generasi muda.
“Kalau memang program ini ingin dikawal dengan baik, ya harus dibuka ruang partisipasi publik. Jangan sampai masyarakat justru bingung mau mengadu ke mana ketika menemukan masalah. WhatsApp itu paling mudah, paling cepat, dan paling dekat dengan warga,” lanjutnya.
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, termasuk terkait kualitas layanan, distribusi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Karena itu, Ali Achwan meminta seluruh pihak yang terlibat di Jepara tidak alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program.
Baca Juga: BGN Minta Warga Laporkan Menu MBG Tak Layak, Nanik: Sebutkan Lokasinya, Kami Langsung Tindak!
Ia pun mengingatkan bahwa pengawasan dari masyarakat bukan bentuk perlawanan terhadap program pemerintah, melainkan wujud kepedulian agar program strategis tersebut tetap berada di jalur yang benar dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Jangan anti kritik. Justru kalau ada aduan dari masyarakat, itu tandanya warga peduli. Program sebesar ini harus transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Hingga kini, dorongan agar Satgas MBG Jepara membuka layanan aduan berbasis WhatsApp dinilai menjadi langkah konkret yang bisa segera diwujudkan. Selain memudahkan akses laporan, cara ini juga dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG di Kabupaten Jepara.
Dengan adanya kanal pengaduan yang jelas, masyarakat diharapkan dapat ikut aktif mengawal pelaksanaan MBG secara langsung. Sebab, sebagaimana ditegaskan Ali Achwan, program yang menggunakan uang rakyat sudah sepatutnya dijalankan secara jujur, transparan, dan terbuka untuk diawasi bersama.
G7/UCP
