Global7.id – Jakarta,
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi dana sekitar Rp500 juta per 12 hari untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang beredar di tengah publik terkait periode dan besaran anggaran program tersebut.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa angka Rp500 juta tersebut merupakan pembaruan data resmi periode penyaluran dana. Ia menekankan bahwa informasi yang akurat sangat penting agar masyarakat tidak salah memahami mekanisme pembiayaan program strategis nasional ini.
“Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Khairul, klarifikasi ini diperlukan karena sebelumnya muncul pemberitaan yang kurang tepat mengenai periode alokasi dana. Ia menegaskan bahwa yang benar adalah Rp500 juta untuk siklus 12 hari operasional, bukan untuk periode bulanan atau jangka waktu lain seperti yang sempat dipersepsikan.
Dana Langsung ke SPPG
BGN juga memastikan bahwa mekanisme penyaluran dana dilakukan langsung ke masing-masing SPPG tanpa melalui pemerintah daerah. Skema ini dirancang untuk mempercepat distribusi anggaran, meminimalkan birokrasi, serta memastikan operasional dapur gizi berjalan tepat waktu.
Dengan sistem tersebut, setiap SPPG memiliki keleluasaan mengelola kebutuhan logistik harian, mulai dari pembelian bahan pangan hingga distribusi makanan ke penerima manfaat. BGN menyebut langkah ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola agar program berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Program MBG sendiri menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pelajar dan anak-anak. Di sejumlah daerah, dapur SPPG beroperasi intensif setiap hari untuk menyiapkan ribuan paket makanan bergizi.
Dampak Ekonomi Lokal
Selain aspek pemenuhan gizi, BGN menilai peredaran dana Rp500 juta per 12 hari di setiap SPPG turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dana tersebut dibelanjakan untuk membeli bahan pangan dari petani, peternak, serta pelaku usaha kecil di sekitar wilayah operasional.
Khairul menjelaskan bahwa pola belanja langsung ke produk lokal memberi kepastian pasar bagi produsen setempat. Hal ini berdampak positif terhadap sektor pertanian dan peternakan, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut telah mencapai rata-rata 125.
“Peredaran dana ini memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan keluarga petani dan membuka peluang investasi usaha yang lebih baik,” katanya.
Baca Juga: Skandal Menu MBG? 47 SPPG Dihentikan Usai Temuan Mengejutkan
Para pengamat ekonomi menilai, jika satu SPPG menerima Rp500 juta per 12 hari, maka dalam satu bulan dana yang berputar bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar per titik layanan. Dengan jumlah SPPG yang tersebar di berbagai daerah, total perputaran dana nasional menjadi sangat signifikan.
Sorotan dan Evaluasi
Meski demikian, program MBG tak lepas dari sorotan publik. Sejumlah insiden di beberapa daerah sebelumnya memicu evaluasi ketat terhadap standar operasional dapur, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi.
BGN menegaskan komitmennya untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program sesuai standar keamanan pangan dan prinsip transparansi. Klarifikasi soal anggaran ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Khairul menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi prioritas lembaganya. Ia memastikan BGN akan rutin menyampaikan pembaruan data agar tidak terjadi simpang siur informasi di ruang publik.
Komitmen Ke Depan
Dengan anggaran besar yang dikelola secara berkala, MBG dinilai sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar saat ini. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan penerima manfaat dan perekonomian daerah.
BGN berharap dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha lokal, agar implementasi MBG berjalan optimal. Transparansi anggaran, pengawasan ketat, dan partisipasi publik disebut sebagai kunci keberlanjutan program.
“Kami berkomitmen menghadirkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tutup Khairul.
G7/KMP
