Global7.id – Jepara,
Ironi kembali terhampar di Kabupaten Jepara. Di tengah gencarnya penarikan pajak dan berbagai pungutan resmi, warga justru dihadapkan pada kondisi infrastruktur yang kian memprihatinkan. Jalan provinsi yang melintas di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, rusak parah dan tak kunjung mendapat perbaikan menyeluruh.
Ruas penghubung Mlonggo–Bangsri yang menjadi akses vital aktivitas warga itu kini berubah bak kubangan. Lubang-lubang besar menganga hampir di sepanjang badan jalan. Saat hujan turun, genangan air menutup lubang, menjadikannya jebakan tak kasat mata bagi pengendara.
“Sudah sekitar lima bulan seperti ini. Ditambal sebentar, rusak lagi. Terakhir cuma dikasih sirtu, habis hujan hilang,” keluh Badrudin (50), warga Sekuro, Kamis (26/2/2026).
Rawan Kecelakaan, Motor Paling Sering Jadi Korban
Kerusakan jalan bukan sekadar persoalan estetika atau kenyamanan. Ini soal keselamatan. Warga menyebut kendaraan roda dua menjadi korban paling sering. Banyak pengendara motor nyaris terjatuh karena menghantam lubang dalam yang tak terlihat, terutama pada malam hari.
Mobil pribadi pun tak luput dari risiko. Pengemudi terpaksa melaju sangat pelan dan zig-zag menghindari lubang. Sementara truk bermuatan berat harus ekstra hati-hati agar tak “glempang” akibat roda terperosok.
Ruas ini sendiri berstatus jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya, tanggung jawab perbaikan berada di level provinsi, bukan pemerintah desa maupun kabupaten.
Swadaya Warga Tak Cukup
Menunggu tanpa kepastian, sebagian warga akhirnya bergerak sendiri. Secara swadaya mereka menutup lubang dengan material seadanya. Namun daya tahan tambalan darurat itu tak lebih dari hitungan hari.
“Harapannya pemerintah lanjutkan perbaikan permanen. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda,” ujar seorang warga lainnya.
Kondisi ini memunculkan kekecewaan mendalam. Warga merasa kewajiban mereka sebagai pembayar pajak tak sebanding dengan pelayanan infrastruktur yang diterima.
Sorotan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Sebagai jalan provinsi, ruas Sekuro–Mlonggo–Bangsri semestinya masuk prioritas pemeliharaan rutin. Apalagi jalur tersebut menjadi akses penting bagi mobilitas warga pesisir utara Jepara menuju pusat kecamatan hingga wilayah Bangsri.
Publik pun mempertanyakan respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apakah kerusakan ini sudah masuk agenda perbaikan tahun anggaran berjalan? Ataukah harus menunggu korban berjatuhan lebih dulu?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi terkait jadwal perbaikan total di titik terparah Desa Sekuro.
Dampak Ekonomi Ikut Terhantam
Tak hanya keselamatan, roda ekonomi warga ikut terdampak. Distribusi hasil laut, pertanian, hingga aktivitas UMKM menjadi terhambat. Biaya operasional kendaraan meningkat akibat kerusakan suspensi, ban pecah, dan risiko kecelakaan.
Sejumlah pelaku usaha mengaku pengiriman barang menjadi lebih lambat karena sopir harus memperlambat laju kendaraan. Jika kondisi ini terus berlarut, potensi kerugian ekonomi bisa semakin besar.
Baca Juga: Banyak Mitra SPPG Diduga Markup Bahan MBG, Badan Gizi Nasional Ancam Suspend dan Buka-bukaan!
Warga Minta Aksi Nyata, Bukan Tambal Sulam
Masyarakat Sekuro tak lagi berharap tambalan sementara. Mereka mendesak adanya perbaikan permanen dengan pengaspalan ulang atau rekonstruksi total badan jalan.
“Jangan cuma ditambal. Kalau bisa dibeton atau diaspal ulang sekalian biar awet,” kata warga setempat.
Desakan itu wajar mengingat kondisi kerusakan sudah berlangsung berbulan-bulan. Tambal sulam dinilai hanya membuang anggaran tanpa solusi jangka panjang.
Momentum Evaluasi Infrastruktur
Kisah jalan rusak di Sekuro seharusnya menjadi alarm bagi pengelola infrastruktur di tingkat provinsi. Evaluasi menyeluruh diperlukan, terutama pada jalur-jalur strategis yang menopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Warga berharap ada inspeksi langsung dari pejabat terkait agar melihat sendiri kondisi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak sekadar berdasarkan laporan administratif, tetapi realita faktual di jalanan.
Kerusakan jalan di Sekuro bukan sekadar lubang di aspal. Ia adalah simbol kekecewaan warga terhadap lambannya respons perbaikan. Di saat kewajiban pajak berjalan tanpa kompromi, pelayanan dasar seperti infrastruktur semestinya hadir tanpa menunggu viral.
Kini, bola ada di tangan pemangku kebijakan. Warga Sekuro hanya menuntut satu hal sederhana: jalan layak dan aman untuk dilalui. Sebab jalan bukan sekadar penghubung wilayah, melainkan urat nadi kehidupan.
G7/MN
