Global7.id – Solo,
Dugaan praktik markup bahan baku pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya meledak ke publik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengaku menerima banyak laporan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait mitra yang menaikkan harga bahan pangan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Rabu (25/2/26).
Tak main-main, Nanik langsung mengeluarkan peringatan keras: mitra nakal akan disuspend jika terbukti melakukan mark up dan memaksa dapur MBG menerima bahan berkualitas buruk.
933 Pengelola Dapur Dikumpulkan
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program MBG wilayah Solo Raya yang diikuti 933 pengelola dapur MBG, terdiri dari Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi dari Surakarta, Boyolali, Sragen, hingga Karanganyar.
Dalam forum tersebut, Nanik secara terbuka menyampaikan bahwa praktik curang ini tidak bisa ditoleransi.
“Jangan pernah mau berkompromi dengan mitra yang memarkup harga bahan baku pangan untuk MBG, apalagi kalau kualitasnya buruk,” tegasnya.
Menurutnya, jika temuan mark up ini terendus auditor seperti BPK, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah Kepala SPPG. Mitra bisa saja lepas tangan, tetapi pengelola dapur yang akan berhadapan dengan hukum.
Modus: Harga Di Atas HET dan Supplier Dikunci
Dari laporan yang diterima, modus yang sering terjadi antara lain:
- Harga bahan baku dijual di atas HET
- Kepala SPPG dipaksa menerima barang dari hanya satu atau dua supplier
- Kualitas bahan pangan tidak sesuai standar gizi
- Koperasi “bentukan” mitra dipakai sebagai kedok pengadaan
Praktik ini dinilai mencederai semangat Program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Nanik bahkan memerintahkan koordinator wilayah untuk turun langsung mengecek dapur-dapur MBG yang dicurigai.
“Jika ada mitra yang ketahuan mark up dan memonopoli supplier, akan saya suspend!” ujarnya tegas.
Minimal 15 Supplier, Libatkan UMKM Lokal
Dalam arahannya, BGN mewajibkan setiap SPPG menggunakan minimal 15 supplier bahan pangan agar tidak terjadi monopoli.
Supplier tersebut harus melibatkan:
Kelompok tani
Kelompok peternak
Nelayan kecil
UMKM lokal
Koperasi desa/BUMDes
Kebijakan ini sejalan dengan amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan MBG wajib mengutamakan produk dalam negeri serta memberdayakan usaha mikro dan koperasi lokal.
Artinya, dapur MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi desa.
MBG Gunakan Uang Rakyat
Program MBG dibiayai oleh APBN. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus transparan dan tepat sasaran.
Isu mark up menjadi sangat sensitif karena menyangkut:
- Dana publik
- Kualitas makanan anak
- Kepercayaan masyarakat
Jika bahan pangan dimarkup, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas gizi yang diterima siswa.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Nanik juga menegaskan bahwa anggaran bahan makan MBG berada di kisaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 seperti isu yang beredar.
Kepala SPPG Diminta Berani
BGN meminta seluruh Kepala SPPG tidak takut melaporkan mitra yang bermain harga. Ketegasan dinilai menjadi kunci agar program strategis nasional ini tidak tercoreng oleh segelintir oknum.
Pesan yang disampaikan jelas:
lebih baik putus kerja sama daripada terseret masalah hukum.
Langkah pengawasan ini menjadi sorotan publik karena MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dampaknya langsung dirasakan jutaan siswa di seluruh Indonesia.
Jika dugaan markup ini benar dan tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin akan memicu gelombang evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola dapur MBG di berbagai daerah.
Kenapa Ini Penting?
- MBG menyasar generasi muda Indonesia
- Dana berasal dari uang rakyat
- Pengawasan akan menentukan kredibilitas program
- Ekonomi lokal bisa tumbuh jika dikelola transparan
Publik kini menunggu langkah konkret dari Badan Gizi Nasional untuk membuktikan komitmennya membersihkan praktik curang dalam rantai pasok pangan MBG.
Apakah ancaman suspend cukup memberi efek jera?
Ataukah ini baru permukaan dari persoalan yang lebih besar?
Yang pasti, sorotan terhadap dapur-dapur MBG kini semakin tajam.
G7/IJ
