Global7.id – Jepara | Senin 29 Desember 2025
Sejumlah temuan di lapangan beberapa minggu lalu menunjukkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip good governance dan standar yang tengah diatur dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG.
Data resmi menunjukkan bahwa sebanyak 166.721 penerima manfaat termasuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah dilayani program ini di Jepara hingga akhir 2025, dari target keseluruhan 383.701 sasaran di berbagai kecamatan.
Namun dalam perjalanannya, anggaran yang disiapkan Pemkab Jepara untuk MBG tahun 2025 baru sebesar Rp20 miliar, meskipun hasil perhitungan internal Bappeda menunjukkan kebutuhan sesungguhnya mencapai sekitar Rp100 miliar. Ini berarti terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk mencapai cakupan dan mutu program yang direncanakan.
Di satu sisi, temuan di lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian standar gizi, seperti di Guyangan Bangsri di mana paket makanan MBG dilaporkan berisi potongan ayam yang masih berdarah, serta di Suwawal, Mlonggo yang paketnya hanya berisi donat dan pisang jauh dari standar gizi seimbang yang program ini harus penuhi.
Perpres MBG yang saat ini masih dalam proses finalisasi di tingkat pemerintah pusat dirancang untuk mengatur secara rinci hal hal krusial Standar gizi minimal yang wajib dipenuhi setiap paket MBG, termasuk komposisi protein, karbohidrat, sayur, dan buah untuk mendukung tumbuh kembang peserta anak, Keamanan dan sanitasi pangan yang harus dipatuhi oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah dan pusat untuk menjamin integritas program. Mengingat standar tersebut, temuan-temuan di Jepara menunjukkan potensi ketidaksesuaian yang perlu segera dievaluasi oleh pihak berwenang.
Program MBG merupakan program strategis yang menitikberatkan pada kualitas gizi dan keberlanjutan dampak. Asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi menjadi pilar utama good governance dalam implementasinya. Jika anggaran tidak mencukupi tetapi tetap dipaksakan dilaksanakan tanpa standar yang jelas, hal ini dapat menciptakan risiko pemborosan dan ketidakterapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Secara hukum, jika ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai rencana atau mengakibatkan kerugian negara, maka dapat dipertimbangkan sebagai potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya.
Pasal 2 ayat (1) tentang larangan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Pasal 3 tentang larangan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang merugikan keuangan negara.
Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jepara, Ali Achwan, menyatakan.
Program MBG adalah bagian dari janji negara untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Tetapi temuan ayam berdarah di Guyangan Bangsri dan paket yang hanya berisi donat dan pisang di Suwawal Mlonggo menunjukkan bahwa standar gizi tidak terpenuhi.
Kami akan mengawasi secara ketat seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Jika ada indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, GNPK Jepara akan mendorong penegakan hukum sesuai UU Tipikor.
Ia menegaskan, pengawasan publik bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi demi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.
Pemerintah daerah segera membuka seluruh dokumen perencanaan, realisasi anggaran, dan standar operasional MBG;
Dilakukan audit independen terhadap mutu makanan, distribusi, dan penggunaan anggaran.
Keterlibatan pengawasan masyarakat sipil dalam evaluasi berkala.
Dengan langkah tersebut, GNPK berharap Program MBG di Jepara benar-benar memberi manfaat nyata sesuai tujuan awalnya membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.
G7/AR
