Global7.id – Jepara | Senin 22 Desember 2025
Setelah resmi menerima mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPW GNPK) Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/12/25). Ketua GNPK Kabupaten Jepara Ali Achwan menyampaikan sikap tegas terkait pelaksanaan pemantauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya.
Ali Achwan menegaskan bahwa tim pemantau MBG yang bergerak di Kabupaten Jepara bukan tim informal, melainkan tim resmi yang bekerja berdasarkan surat perintah tugas dari DPW GNPK Jawa Tengah.
“Setelah kami resmi mendapat mandat dari GNPK Jawa Tengah, perlu kami sampaikan bahwa tim pemantau MBG di Jepara telah dilengkapi surat tugas resmi, sehingga bekerja secara sah dan sesuai aturan organisasi,” ujar Ali Achwan kepada Global7.id.
Berseragam Resmi Satgas Pemantau MBG
Untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan dan memastikan transparansi, Ali Achwan menjelaskan bahwa seluruh tim pemantau MBG akan menggunakan jaket khusus bertuliskan ‘Satgas Pemantau MBG’.
“Setiap tim yang turun ke lapangan menggunakan jaket Satgas Pemantau MBG, dan di bagian saku depan terdapat simbol GNPK sebagai identitas resmi,” jelasnya.
Menurut Ali, identitas tersebut penting agar masyarakat, pengelola dapur SPPG, maupun pihak terkait dapat dengan mudah mengenali keberadaan tim pemantau GNPK.
Seluruh Pemantau Adalah Pengurus Resmi
Lebih lanjut, Ali Achwan menegaskan bahwa setiap pemantau MBG merupakan pengurus PWO, yang secara organisatoris otomatis juga tercatat sebagai pengurus GNPK Kabupaten Jepara.
“Perlu kami luruskan, setiap pemantau MBG adalah pengurus PWO dan otomatis pengurus GNPK Jepara. Jadi tidak ada individu di luar struktur yang mengatasnamakan GNPK,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan status sebagai pengurus organisasi, tim pemantau memahami etika, batas kewenangan, serta mekanisme pelaporan yang harus dijalankan dalam melakukan pemantauan program pemerintah.
Fokus Transparansi dan Kepentingan Publik
Ali Achwan menekankan bahwa pemantauan MBG dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai regulasi, transparan, dan tepat sasaran, mengingat program MBG menggunakan anggaran negara dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Kami hadir untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika pelaksanaan sudah sesuai aturan, tentu akan kami sampaikan. Namun jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur MBG di Kabupaten Jepara belum memberikan pernyataan resmi. Global7.id tetap membuka ruang hak jawab sesuai prinsip jurnalisme berimbang dan akan terus memantau perkembangan di lapangan.
G7/TEAM
