Global7.id – Jepara,
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara kembali digelar di gedung Shima, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, pada Jumat (12/9/2025) pagi. Agenda utama kali ini adalah penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam dokumen yang disampaikan, RAPBD 2026 disusun dengan total belanja Rp2,736 triliun. Sementara pendapatan daerah ditargetkan Rp2,539 triliun, sehingga muncul defisit sekitar Rp197,2 miliar. Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto, dengan penerimaan Rp251,5 miliar dan pengeluaran Rp54,3 miliar.
Rincian belanja daerah mencakup :
– belanja operasi : Rp.2,001 triliun
– belanja modal : Rp.340,27 miliar
– belanja tidak terduga : Rp.5 miliar
– belanja transfer : Rp.389,73 miliar
Bupati jepara Witiarso Utomo menekankan arah kebijakan fiskal 2026 yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemerataan pelayanan publik.
“RAPBD ini kita arahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran bukan hanya angka, tetapi instrumen untuk mewujudkan jepara yang berkelanjutan dan inklusif”. Jelas Witiarso Utomo.
Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Jepara, Witiarso Utomo, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, jajaran kepala OPD, serta unsur Forkopimda. Acara berlangsung khidmat meski Gedung DPRD Tamansari belum bisa digunakan pasca musibah akhir Agustus lalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Dr. H. Agus Sutisna, SH, MH, menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga agar RAPBD bisa berjalan optimal. “APBD senilai Rp2,73 triliun ini harus dikelola dengan transparan dan berpihak pada masyarakat. DPRD bersama pemerintah daerah harus bahu-membahu memastikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat Jepara,” tegas Agus Sutisna sapaannya.
Dengan semangat sinergi eksekutif dan legislatif, RAPBD di harapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan angka tapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat jepara.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari pembahasan RAPBD 2026. Fraksi fraksi DPR di jadwalkan menyampaikan pandangan umum, sebelum masuk pada pembahasan teknis bersama Badan Anggaran DPRD dan tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 16 sampai 18 serta tanggal 25 sampai 26 September 2025.
G7/TY/DPRD
