Global7.id – Jepara,
Puluhan warga dari Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menggeruduk Kantor Bupati Jepara pada Rabu (16/7/2025), menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash (FABA) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati Unit 5 dan 6.
Aksi yang dikoordinir oleh Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) itu diikuti warga dari empat desa terdampak, yaitu Kancilan, Tubanan, Jinggotan, dan Balong. Mereka datang membawa spanduk dan poster tuntutan, berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Sayangnya, bupati tak berada di tempat, sehingga memicu kekecewaan massa.
“Kami datang jauh-jauh untuk meminta kejelasan, tapi malah bupati tidak mau menemui kami,” ujar Koordinator aksi, Dafiq, saat orasi di depan kantor bupati.
Menurut Dafiq, permasalahan pengelolaan limbah PLTU ini telah dibawa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Hasil audiensi pada 4 Juni 2025 lalu, lanjut Dafiq, telah ditindaklanjuti dengan surat resmi dari Pemprov kepada Bupati Jepara tertanggal 25 Juni 2025.
“Dalam surat itu jelas, Pemprov meminta Bupati Jepara melakukan koordinasi yang lebih intensif dan memfasilitasi penyelesaian masalah, khususnya terkait transparansi dana kompensasi untuk warga serta praktik monopoli dalam pengelolaan limbah FABA,” terang Dafiq.
Namun hingga hari ini, warga merasa tak ada tindakan nyata dari pihak pemerintah daerah. Beberapa pejabat sempat menawarkan dialog terbatas dengan perwakilan warga, namun ditolak. Warga bersikukuh ingin bertemu langsung dengan bupati.
“Harapan kami cuma satu: bupati temui warga. Jangan justru lari dari tanggung jawab,” tegas Dafiq.
Siap Blokade Jalan Akses PLTU
Kekecewaan warga memuncak, hingga muncul ancaman aksi lanjutan. Jika tuntutan tak segera ditindaklanjuti, mereka menyatakan akan memblokade akses jalan angkutan limbah PLTU yang melintasi desa-desa mereka.
“Mulai hari ini, sampai waktu yang belum ditentukan, kami akan tutup akses jalan untuk angkutan limbah. Ini bentuk protes terakhir kami,” tegas Dafiq. “Kalau aksi ini dianggap menghambat proyek nasional, itu tergantung bagaimana mereka menilai. Kami hanya ingin hak kami dihargai.”
situasi di lokasi terpantau kondusif meski dijaga aparat kepolisian dan Satpol PP.
G7/AR
