Global7.id – Jepara,
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diselenggarakan pada 27 November 2024 melibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa calon Bupati yang pantas memimpin di Jepara.
Ketatnya persaingan antar paslon untuk mendapat dukungan masyarakat tidak mustahil menghalalkan segala cara untuk memenangkannya. Salah satu yang perlu diwaspadai sejak dini adalah terulangnya fenomena politisasi agama.
Menurut Purnomo, sudah terbukti 2 kali Pilkada di Jepara yang dipimpin oleh seorang pemimpin/agama yang hanya punya karisma tapi tidak punya visi apa-apa, akhirnya hanya melahirkan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di semua instansi pemerintah daerah, terutama pegawai negeri yang merupakan anak-anak dari kelompoknya yang diangkat menjadi pegawai daerah.
“Saya berharap kepada semua pihak untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai cara memenangkan dukungan. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim merupakan basis dukungan kuat yang diperebutkan, ” ujarnya dalam keterangan yang awak media terima, Rabu (26/6/2024).
Ia menambahkan, “Agar hati-hati terhadap paslon yang memprovokasi terhadap masyarakat dengan isu pemimpin muslim dan non muslim hingga halal dan haram yang menjadi persyaratan menjadi pemimpin. Ini harus kita waspadai bersama karena menjadi agenda utama mereka memecah belah umat, ” imbuh pembina yayasan Dharma Bakti Persada Nusantara.
Selain itu, kata Purnomo, Pemerintah harus bersikap tegas pada politisasi Agama yang kerap kali dipakai dalam pemilihan pemimpin. KPU sebagai penyelenggara Pemilu bisa membuat aturan tertulis yang mengatur larangan kampanye isu agama oleh peserta Pilkada.
Purnomo berpesan, “Banyak Habib yang menempel ke Paslon perlu kita waspadai, karena mereka berjualan nasab, padahal secara ilmiah tidak terbukti sebagai Dzuriat nabi yang pergerakannya ingin merubah Indonesia di mulai dari masing-masing daerah untuk merubah aqidah menurut pemahaman mereka.
“Kita sedang memilih pemimpin daerah, bukan pemimpin agama. Kepala daerah yang terpilih nantinya akan mengayomi semua agama, budaya dan suku yang ada di Jepara. KPU dan Bawaslu harus bertindak tegas, jangan hanya pasif menerima laporan masyarakat atas aksi SARA dalam program sosialisasi atau kampanye calon kepala daerah, ” tegas Purnomo.
“Jangan beralibi itu suara oknum, apa yang disuarakan timsesnya adalah cerminan dari visi misi calon yang diusungnya. Jangan gara-gara Pilkada kita perang saudara atau saling bermusuhan antar sesama pendukung,” katanya.
Disisi lain, Pilkada seharusnya disambut dengan suka cita sebagai proses demokrasi. Perbedaan yang ada adalah kekayaan dan anugerah dari Tuhan. Di berbagai negara isu agama terbukti telah menghancurkan keutuhan negara.
Purnomo mengingatkan, “Jangan Suriahkan dan Talibankan Indonesia, kita Pancasila yang memegang teguh NKRI harga mati. Lawan kelompok sarapatigenah dengan menyadarkan masyarakat bahwa mereka para habib hanya berkedok agama untuk menjalankan agenda menjajah, ” jelas purnawirawan polisi tersebut.
“Jaga desa, jaga kampung dari bahaya laten Habib yang berjualan nasab dan intoleransi berkedok agama. Jaga kesucian tempat ibadah untuk tidak dijadikan tempat berdakwah politik para habib.
Sebagai informasi, Dukung penuh Polri TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dari segala ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa, Terima kasih, semoga bermanfaat.***
Sumber: Purnomo.
