Global7.id – Nasional,
Video syur polisi di kamar indekos bocor dan viral di media sosial memicu kehebohan publik. Kasus ini langsung ditangani serius oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap Brigpol FCL, atas perintah Kapolres, yang bersangkutan dipindahtugaskan menjadi Bapolres Rote Ndao untuk memudahkan proses pemeriksaan, sebagaimana disampaikan oleh I Gede Parwata Rabu (25/3/26).
Video tersebut memperlihatkan seorang polisi berinisial Brigpol FCL bersama seorang perempuan berinisial VM di sebuah kamar indekos. Rekaman itu diketahui dibuat menggunakan ponsel milik VM dan diduga direkam secara sadar saat keduanya melakukan hubungan intim.
Yang membuat kasus ini semakin mengundang sorotan adalah fakta di balik penyebaran video tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, terdapat unsur ancaman yang diduga dilakukan oleh pihak perempuan terhadap Brigpol FCL.
Peristiwa ini bermula sekitar Agustus 2025. Saat itu, VM menghubungi Brigpol FCL melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan uang sebesar Rp2 juta. Uang tersebut disebut akan digunakan untuk melunasi tunggakan penginapan homestay yang mereka gunakan sebagai tempat bertemu.
Namun, permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Dalam situasi itulah, VM diduga mulai melakukan tekanan dengan cara mengirimkan tangkapan layar dari video intim mereka. Dalam pesan tersebut, terdapat ancaman bahwa video tersebut akan disebarluaskan jika permintaan uang tidak dipenuhi.
Merasa tertekan, Brigpol FCL akhirnya memutuskan untuk melunasi tagihan tersebut secara langsung. Ia mengaku sempat tidak yakin ancaman tersebut akan benar-benar dilakukan. Namun kenyataannya, video tersebut justru muncul dan viral di media sosial.
Kasi Propam setempat menjelaskan bahwa setelah video tersebut beredar luas, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan, Brigpol FCL mengakui seluruh perbuatannya.
Baca Juga: Viral! Iptu AK Digerebek Istri dengan Wanita Lain di Kendari, Propam Turun Tangan
Tak hanya itu, Propam juga telah melakukan serangkaian penyelidikan mendalam melalui unit Paminal. Hasilnya dituangkan dalam berita acara interogasi (BAI) yang kemudian menjadi dasar dalam gelar perkara.
Dalam kesimpulannya, tindakan Brigpol FCL dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan perilaku yang mencoreng institusi serta tindakan tidak patut secara moral dan etika.
Sebagai langkah tegas, Brigpol FCL kini telah dipindahtugaskan dari satuannya dan ditempatkan dalam posisi khusus (Patsus) guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Penempatan ini juga bertujuan untuk mempermudah proses hukum dan menjaga objektivitas penanganan kasus.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini menjadi atensi serius dan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Proses pemberkasan pun telah rampung dan kasus tersebut siap untuk disidangkan dalam waktu dekat.
Sementara itu, sosok VM yang diduga sebagai pihak yang menyebarkan video hingga kini belum diketahui keberadaannya. Aparat masih berupaya melakukan pencarian untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penyebaran konten bermuatan pornografi tersebut.
Kasus ini pun menjadi pengingat keras bagi semua pihak, terutama aparat penegak hukum, untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta etika dalam kehidupan pribadi maupun tugas sehari-hari. Di era digital saat ini, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar dan menyebar tanpa kendali.
Selain itu, aspek hukum terkait penyebaran konten asusila juga menjadi sorotan penting. Tidak hanya pelaku dalam video, pihak yang menyebarkan konten tersebut juga dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku.
Publik kini menunggu langkah tegas berikutnya dari pihak kepolisian, baik dalam penegakan kode etik maupun kemungkinan proses hukum pidana yang bisa saja berkembang dari kasus ini.
Peristiwa ini sekali lagi membuktikan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, sekaligus menjadi ruang yang sangat sensitif terhadap penyebaran konten yang melanggar norma dan hukum.
G7/KMP
