Global7.id – Jepara, (Opini Publik)
Mutasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara kembali menjadi sorotan publik. Pergantian posisi strategis ini bukan hanya soal rotasi jabatan, tetapi juga menjadi cerminan arah dan wajah birokrasi di Kabupaten Jepara. Hiruk pikuk yang menyertai proses ini menunjukkan bahwa jabatan Sekda masih dianggap sebagai arena tarik-menarik kepentingan, bukan semata posisi teknokratik yang mendukung kerja kepala daerah.
Dalam sistem pemerintahan daerah, Sekda adalah sosok sentral yang menjembatani visi kepala daerah dengan pelaksanaan teknis pemerintahan. Oleh karena itu, mutasi Sekda seharusnya dilakukan dengan pendekatan objektif, transparan, dan berbasis meritokrasi. Namun yang terjadi, publik justru disuguhi drama politik, rumor intervensi pihak luar, hingga dugaan upaya kompromi elit.
Jika birokrasi terus digiring menjadi alat kekuasaan, maka semangat reformasi tata kelola pemerintahan hanya akan menjadi jargon kosong. Padahal masyarakat mendambakan pelayanan yang profesional, adil, dan bebas dari kepentingan pragmatis. Jangan sampai jabatan Sekda hanya menjadi kursi transaksional yang diperebutkan demi kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan rakyat.
Mutasi jabatan seharusnya menjadi bagian dari penyegaran struktur organisasi yang sehat. Tapi untuk mewujudkannya, semua pihak terutama kepala daerah harus menempatkan prinsip integritas, kompetensi, dan loyalitas kepada publik sebagai dasar utama dalam menentukan figur Sekda.
Kini, warga Jepara menunggu. Apakah mutasi ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih efektif dan responsif, atau justru memperpanjang daftar kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan daerah?.
“kursi SEKDA yang megah dengan bayang bayang tangan misterius dan tali tali simbol manipulasi di belakangnya”.
Sumber: G7/AR.
