Global7.id – Jepara | Selasa 16 Desember 2025
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pelaksanaan MBG di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, setelah menu yang diterima siswa dinilai tidak layak dan jauh dari prinsip gizi seimbang. Jepara, 16 Desember 2025
Temuan ini mencuat usai beredarnya dokumentasi menu MBG di media sosial. Berdasarkan penelusuran Global7, pada 15 Desember 2025, siswa di salah satu sekolah di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, hanya menerima dua potong roti dan dua buah pisang kecil sebagai menu MBG.
Iya kemarin hanya dapat 2 roti dan 2 pisang, itu pun rotinya sudah mengeras bukan roti baru, baunya juga agak menyengat. Ucap salah satu guru.
Sejumlah wali murid menilai jika dinominalkan uang, sajian tersebut diperkirakan hanya bernilai Rp4.500 hingga Rp5.000 per porsi. Angka ini memicu tanda tanya besar, mengingat anggaran MBG dari pemerintah disebut mencapai sekitar Rp8.000 dan 10.000 persiswa.
Jauh dari Standar Gizi Seimbang
Secara regulasi, program MBG dirancang untuk memenuhi unsur gizi seimbang, meliputi makanan pokok, lauk berprotein, sayuran, buah, serta minuman sehat seperti susu. Namun fakta di lapangan menunjukkan menu yang diterima siswa jauh dari standar tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai alur penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan, serta komitmen pengelola dapur MBG dalam memenuhi hak gizi anak sekolah.
Hitung-hitungan Warganet: Selisih Anggaran Fantastis
Warganet pun ramai melakukan perhitungan sederhana. Jika satu dapur MBG melayani sekitar 2.500 siswa, dan makanan yang benar-benar diterima siswa hanya bernilai sekitar Rp5.000, maka terdapat dugaan selisih Rp3.000 per porsi.
Dengan skema tersebut, potensi selisih anggaran bisa mencapai:
Rp7,5 juta per hari
Rp150 juta per bulan (dengan asumsi 20 hari sekolah)
Angka ini memicu kecurigaan publik dan memperkuat desakan agar dilakukan audit menyeluruh.
Hasil penelusuran Global7 mengungkap bahwa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang menyalurkan MBG di sekolah tersebut berasal dari Desa Karanggondang, dikelola oleh Yayasan Albadru Alaika Salam.
Saat dikonfirmasi, Kepala SPPG berinisial A menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia mengakui bahwa menu seharusnya dilengkapi dengan susu.
“Kami mohon maaf. Seharusnya waktu penyaluran ada susunya, namun saat itu kami kesulitan mendapatkan susu. Rencananya akan kami berikan keesokan paginya,” ujarnya singkat.
Namun pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik, terutama terkait konsistensi dan transparansi penggunaan anggaran.
Reaksi Publik Menguat, Desakan Audit Menggema
Gelombang reaksi publik di media sosial kian menguat. Komentar bernada kritik tajam hingga sindiran keras membanjiri unggahan terkait menu MBG tersebut. Tak sedikit yang mendesak Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan.
Masyarakat secara terbuka mendesak pemerintah melakukan:
1. Audit anggaran dapur MBG
2. Pemeriksaan kontrak penyedia dan rekanan
3. Evaluasi pengawasan lintas dinas atau lembaga
4. Transparansi menu harian dan biaya riil per porsi
Global7 Jepara menegaskan akan terus melakukan penelusuran lanjutan serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Hal ini dilakukan demi memastikan program negara benar-benar berjalan sesuai tujuan, serta hak gizi anak-anak sekolah tidak dikorbankan.
G7/TEAM
