Global7.id – Nasional,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak Indonesia kini justru menuai polemik besar. Pengadaan 21 ribu unit motor listrik untuk operasional program tersebut membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengaku terkejut karena pihaknya sama sekali tidak pernah diajak berkonsultasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengadaan besar tersebut terangnya, Kamis 9 April 2026.
“Kalau disampaikan ke kami, pasti akan kami tolak,” tegasnya.
Anggaran Fantastis, Prioritas Dipertanyakan
Setiap unit motor listrik disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp42 juta, lebih rendah dari harga pasar yang diklaim mencapai Rp52 juta. Namun bagi DPR, persoalan bukan hanya soal harga melainkan urgensi dan prioritas penggunaan anggaran negara.
Charles mempertanyakan, apakah pengadaan kendaraan tersebut benar-benar mendukung tujuan utama program MBG, yakni pemenuhan gizi anak.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini justru dinilai kontradiktif.
Sempat Ditolak, Tapi Tetap Jalan
Fakta yang lebih mengejutkan, pengadaan motor listrik ini disebut sempat ditolak oleh Menteri Keuangan, namun tetap direalisasikan dan bahkan unitnya sudah tersedia di Indonesia.
Hal ini memicu tanda tanya besar terkait proses pengambilan keputusan di internal pemerintah.
DPR Siap Panggil BGN
Komisi IX DPR tidak tinggal diam. Mereka telah menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak BGN pada 13 April 2026 untuk meminta penjelasan lengkap.
Fokus utama yang akan digali antara lain:
Dasar pengadaan 21 ribu motor listrik
Transparansi penggunaan anggaran
Kesesuaian dengan tujuan program MBG
Charles menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah hal mutlak dalam kebijakan publik, apalagi menyangkut dana besar.
Alasan BGN: Untuk Daerah Sulit Akses
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa motor listrik tersebut akan digunakan untuk distribusi makanan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.
Menurutnya, langkah ini penting agar program MBG bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Drama MBG Berujung Petaka: 72 Siswa Jadi Korban, DPR Minta SPPG Dicabut Izin
Publik Menanti Kejelasan
Di tengah polemik ini, publik kini menunggu hasil rapat DPR dengan BGN. Apakah pengadaan ini memang solusi logistik, atau justru pemborosan anggaran?
Satu hal yang pasti program sebesar MBG kini berada di bawah sorotan tajam, dan transparansi menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat.
G7/KMP
