Global7.id – Nasional,
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi pelajar ternyata menuai sorotan. Di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menu MBG yang diterima siswa dinilai belum memenuhi standar gizi, bahkan memicu kekhawatiran baru di kalangan tenaga kesehatan.
Wakil Ketua Humas PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Direktur RSUD Syamrabu Bangkalan, Farhat Suryaningrat, mengakui bahwa secara konsep program MBG adalah kebijakan yang baik. Namun, realisasi di lapangan disebut masih timpang. “Beberapa titik sudah bagus, tapi di beberapa lokasi lain sifatnya situasional dan perlu diperbaiki,” ujar Farhat, Minggu (1/2/2026).
Yang bikin publik tercengang, Farhat justru mengusulkan tenaga kesehatan (nakes) ikut dijadikan penerima MBG. Alasannya bukan sekadar distribusi, melainkan agar nakes bisa langsung mengontrol kualitas gizi makanan yang dibagikan kepada pelajar. “Ini memang hanya usulan, tapi nakes bisa jadi penerima manfaat sekaligus pengawas kualitas gizi,” tegasnya.
Usulan ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, program MBG di berbagai daerah kerap diterpa kasus serius, mulai dari dugaan keracunan massal, makanan basi, temuan ulat, porsi yang terlalu minim, hingga penggunaan ultra-processed food (UPF) yang dinilai kurang sehat untuk anak-anak.
Farhat menilai, pengawasan ketat mutlak diperlukan karena program MBG menyasar penerima dalam jumlah besar. Jika kualitas gizi diabaikan, dampaknya bisa panjang. “Standar gizi harus tercukupi dan jadi prioritas utama,” katanya. Menurutnya, rumah sakit dan puskesmas memiliki banyak tenaga kesehatan yang siap dilibatkan untuk membantu kontrol mutu.
Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bangkalan terus bertambah. Tercatat, 60 SPPG sudah beroperasi dari total 80 unit yang terdaftar. Pertumbuhan cepat ini dinilai perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar kualitas makanan tetap terjaga.
Di sisi lain, pemilik SPPG Arok, Subaidi, menegaskan dapur yang ia kelola selalu menjaga kualitas makanan sebelum dibagikan. Ia mengklaim menggunakan bahan unggulan lokal seperti beras dan kacang panjang, serta menyerap tenaga kerja dari desa sekitar. “Yang penting sesuai standar dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Kini, usulan melibatkan nakes sebagai penerima sekaligus pengawas MBG pun memantik diskusi publik. Banyak pihak bertanya-tanya: apakah program makan bergizi ini benar-benar sudah aman dan layak untuk anak-anak? Atau justru masih butuh pembenahan besar-besaran sebelum dampaknya berubah jadi bumerang?
G7/KMP
