Global7.id – Jepara,
Survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kerawanan korupsi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 2022 diungkap.
Data itu diungkap Aktivis sekaligus akademisi yang memberikan perhatian pada kebijakan pemerintah di Jepara, Mayadina Rahma Musfirah.
Maya menjelaskan, berdasarkan survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indeks pencegahan korupsi di Pemkab Jepara pada 2022 berada diangka 87.
Meski cukup baik, namun, menurut Maya, potensi tindak pidana korupsi masih ada. KPK mengunakan beberapa indikator dalam melakukan survei terkait kerawanan korupsi pada pegawai Pemda. Indikator itu risiko gratifikasi hingga penyalahgunaan perjanan dinas.
Ia pun memperincikan, poin-poin dari survei berdasarkan indikatornya. Risiko gratifikasi atau suap 17 persen, risiko trading in influence atau jual beli pengaruh 29 persen, dan risiko pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 22 persen.
Kemudian, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor 59 persen, risiko nepotisme dalam pengelolaan SDM 20 persen, risiko jual beli jabatan 9 persen, dan risiko penyalahgunaan perjalanan dinas 11 persen.
Sementara itu, KPK juga menyurvei tema yang sama kepada pihak eksternal, yakni pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
Dari dua pihak itu, KPK mendapati risiko suap atau gratifikasi mencapai 18 persen dan pungutan liar 3 persen di pihak pengguna layanan.
Sedangkan dari pihak ahli atau pemangku kepentingan, keberadaan pungutan liar mencapai 100 persen, kualitas transparansi layanan 100 persen dan kualitas pengelolaan PBJ 40 persen.
’’Artinya masih ada potensi atau kerawanan (korupsi) di tubuh Pemkab Jepara,’’ jelas Maya, Senin (13/2/2023).
Maya berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya sebagai pelaksana anggaran dan kebijakan.
Dalam hal ini, organisasi GNPK Jepara yang diketuai oleh Ali Achwan memberikan dukungan dan apresiasi terhadap pengawasan KPK untuk kabupaten Jepara.
“Saya dukung penuh dan anggota kami dari GNPK Jepara pun ikut andil dalam pengawasan atau siap menerima informasi jika ada indikasi suap ataupun pungutan liar, ” Ujar juga ketua (PWO) Perkumpulan Wartawan Online Jepara.
Ia menambahkan, “Di sisi lain, publik juga harus ikut aktif mengawasi kinerja pemerintah supaya tetap di jalan yang benar, ” imbuhnya.***
Sumber: MN.
Tag
