Global7.id – Jepara,
Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mendapat sorotan tajam dari organisasi masyarakat. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jepara menilai pemangkasan anggaran di 24 pos belanja, terutama pada sektor hibah yang dipotong hingga 100 persen, berpotensi menghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pemangkasan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi efisiensi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jepara, Hasanudin Hermawan, menjelaskan bahwa hampir seluruh sektor mengalami pengurangan anggaran dengan besaran yang bervariasi.
“Ada 24 rekening yang diefisiensikan dengan persentase berbeda,” ujar Hasan, Jumat (14/3/2025).
Beberapa pos yang terkena pemangkasan antara lain belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, bahan bakar dan pelumas 30 persen, alat tulis kantor hingga 90 persen, serta honorarium kegiatan sebesar 50 persen. Termasuk kebutuhan operasional kantor seperti alat cetak, komputer, dan perabot yang juga dipangkas hingga 90 persen.
Anggaran untuk makanan rapat, jasa iklan, lembur, sewa kendaraan, dan pelatihan pun turut dipotong antara 29 hingga 70 persen. Sedangkan dua pos belanja dipangkas total, yakni belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta belanja modal kendaraan bermotor penumpang yang dipangkas 100 persen.
“Yang paling besar adalah belanja hibah, angkanya 100 persen,” ungkap Hasan.
Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah dan mengarahkan anggaran pada program prioritas. Pemkab berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut.
GRIB JAYA Jepara Desak Evaluasi Kebijakan
Ketua GRIB JAYA Jepara, Agus Adodi Pranata, menyampaikan kekhawatirannya atas dampak kebijakan tersebut terhadap organisasi masyarakat. Ia menilai pemotongan total pada sektor hibah berisiko melumpuhkan aktivitas sosial yang selama ini didukung oleh ormas.
“Kami sangat menyayangkan pemangkasan hibah sampai 100 persen. Ini jelas berdampak pada ormas yang selama ini menjadi mitra pemerintah dalam kegiatan sosial, budaya, hingga pemberdayaan masyarakat,” tegas Agus.
Menurutnya, seharusnya pemerintah melakukan efisiensi secara selektif, bukan menyamaratakan semua pos. Apalagi ormas kerap menjadi garda terdepan dalam menjaga kohesi sosial dan mendukung program-program di tingkat masyarakat.
“Kami mendukung efisiensi, tapi jangan sampai mengorbankan partisipasi masyarakat. Ormas adalah aset sosial yang harus diperhatikan,” tambahnya.
GRIB JAYA Jepara mendorong Pemkab untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan membuka ruang dialog bersama organisasi kemasyarakatan agar tidak terjadi disrupsi terhadap kegiatan sosial yang sudah berjalan.***
Sumber: G7/AR.
