Global7.id – Jepara,
Pembangunan Pasar Bangsri masih belum tuntas meskipun anggaran yang telah dikucurkan sejak tahun 2018 mencapai Rp 59,3 miliar. Hal ini menjadi sorotan publik, terutama karena pasar yang diharapkan menjadi pusat ekonomi masyarakat masih terbengkalai hingga sekarang.
Menurut informasi Ketua DPRD, Agus Sutisna, saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (18/02/2025), memaparkan bahwa pembangunan pasar ini telah berlangsung selama beberapa tahun dengan total anggaran sebagai berikut:
1. Tahun 2018: Rp 10,4 miliar.
2. Tahun 2019: Rp 24,4 miliar.
3. Tahun 2021: Rp 4,7 miliar.
4. Tahun 2022:Rp 5,4 miliar.
5. Tahun 2023: Rp 14,4 miliar.
Total: 59,3 miliar.
Meskipun dana yang dikucurkan cukup besar, progres pembangunan belum sesuai harapan, menyebabkan proyek ini tak kunjung selesai. Akibatnya, para pedagang masih belum bisa menempati pasar tersebut, dan kondisi bangunan pun masih jauh dari layak.
Tambahan Anggaran Rp 14 Miliar pada 2025, Tapi Ada Risiko Refocusing
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ary Bachtiar saat dikonfirmasi pada Senin (17/02/2025), mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 14 miliar pada tahun 2025 untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Bangsri. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang masih belum rampung.
Namun, ada kekhawatiran bahwa anggaran tersebut bisa terkena efisiensi atau refocusing akibat berbagai kebutuhan lain dalam APBD. Jika dana bisa digunakan sesuai rencana, maka perbaikan dan penyelesaian pasar dapat segera dilakukan, serta relokasi pedagang ke Pasar Bangsri bisa terlaksana pada akhir 2025.
Perlu Pengawasan Ketat dan Transparansi Pengelolaan Anggaran
Terhambatnya pembangunan pasar ini menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas penggunaan anggaran. Dengan jumlah dana yang sudah digelontorkan, masyarakat berharap proyek ini segera diselesaikan tanpa adanya hambatan lain.
Dibutuhkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk DPRD, inspektorat daerah, serta masyarakat, agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga harus dijaga agar tidak ada potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Jika proyek ini kembali tertunda, maka dampaknya akan semakin besar bagi para pedagang yang membutuhkan tempat usaha yang layak. Pemerintah pun harus memastikan bahwa anggaran tambahan Rp 14 miliar pada 2025 benar-benar bisa terealisasi dan tidak lagi menemui kendala.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar Pasar Bangsri bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi perekonomian lokal.***
Sumber: BK.
