Global7.id – Nasional,
Wacana besar soal jaminan kesehatan nasional kembali mencuat. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengusulkan agar seluruh iuran BPJS Kesehatan digratiskan sepenuhnya oleh pemerintah.
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi solusi konkret atas berbagai persoalan klasik yang selama ini membelit sistem jaminan kesehatan nasional.
Sistem Dinilai Berbelit dan Tidak Tepat Sasaran
Charles menyoroti persoalan utama dalam mekanisme klasifikasi peserta BPJS yang berbasis kemampuan ekonomi. Ia menilai sistem tersebut sering kali tidak akurat dan justru menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Pendataan kita masih berantakan. Banyak yang seharusnya menerima bantuan malah tidak tercover, sementara yang mampu justru ikut menikmati subsidi,” ujarnya.
Menurutnya, kerumitan birokrasi dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan iuran menjadi salah satu sumber masalah yang tak kunjung selesai. Hal ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat.
Usulan BPJS Gratis Dinilai Lebih Efisien
Sebagai solusi, Charles mendorong pemerintah untuk mengambil langkah radikal dengan menanggung seluruh iuran BPJS Kesehatan. Ia menilai kebijakan ini justru akan menyederhanakan sistem sekaligus memperluas akses layanan.
“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah,” tegasnya dalam forum tersebut.
Dengan skema ini, pemerintah tidak lagi perlu repot mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan kategori ekonomi yang rentan salah sasaran.
Baca Juga: Sudah Bayar BPJS, Tapi Tak Bisa Dipakai! Curhat Warga Jepara Ini Bikin Geram
Singgung Anggaran MBG, Bandingkan Prioritas
Dalam pernyataannya, Charles juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
Ia menilai, jika pemerintah mampu mengalokasikan anggaran besar untuk program tersebut, maka seharusnya pembiayaan penuh BPJS Kesehatan bukanlah hal yang mustahil.
“Mampu, Pak. Program lain saja bisa menghabiskan anggaran besar. Ini untuk kesehatan rakyat,” katanya kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Dorong Perencanaan Jangka Panjang
Charles menegaskan bahwa perdebatan soal iuran BPJS seharusnya tidak terus berlarut tanpa solusi nyata. Ia meminta pemerintah mulai menyusun perencanaan jangka panjang untuk mewujudkan kepesertaan BPJS yang sepenuhnya ditanggung negara.
“Daripada kita berdebat terus dan tidak selesai, lebih baik pemerintah merencanakan ke depan. Bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai negara,” ujarnya.
Tantangan Fiskal dan Implementasi
Meski terdengar menjanjikan, usulan ini tentu tidak lepas dari tantangan besar, terutama dari sisi fiskal dan keberlanjutan anggaran negara. Pembiayaan penuh BPJS Kesehatan akan membutuhkan alokasi dana yang sangat besar serta pengelolaan yang disiplin.
Selain itu, reformasi sistem layanan kesehatan juga menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menjaga kualitas layanan.
Arah Baru Jaminan Kesehatan Nasional?
Wacana menggratiskan BPJS Kesehatan menjadi sinyal kuat bahwa reformasi sistem jaminan sosial masih menjadi agenda penting di Indonesia. Usulan ini membuka ruang diskusi luas, mulai dari efisiensi anggaran hingga keadilan sosial.
Kini, publik menunggu respons pemerintah apakah ide ini akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret atau sekadar menjadi wacana politik di parlemen.
G7/KMP
