Global7.id – Jepara,
Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Rabu 26 November 2025, kembali mencuat di Kabupaten Jepara. Sejumlah warga menilai Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades) Jepara terkesan membiarkan kekacauan data bansos yang tidak tepat sasaran bertahun-tahun, tanpa langkah nyata untuk pembenahan.
Surat pemberitahuan pencairan BLTS Kesra Oktober–Desember 2025 senilai Rp900.000 yang beredar di masyarakat memperkuat keluhan warga. Dalam berbagai laporan yang dihimpun Global7, penerima bansos justru banyak berasal dari kalangan yang ekonominya mapan, sementara warga miskin dan rentan tidak tercantum dalam data penerima.
Warga Menyindir: “Sing Sugih Oleh, Sing Angel Urip Ora Kethok”
Kekesalan publik kian memuncak. Keluhan warga tumpah di grup RT, forum Facebook lokal, hingga percakapan WhatsApp.
Salah satu ketua RT di wilayah Bangsri, Setiyadi, mengungkapkan bahwa data tersebut jarang sekali diperbarui:
“Data bansos itu beku. Wong sing mapan masih terima, tapi warga yang benar-benar butuh malah tidak masuk daftar. Sudah bertahun-tahun seperti ini.”
Beberapa warga desa bahkan menyebut ada nama-nama yang sejak dulu tidak layak, tapi tetap tercatat sebagai penerima tanpa pernah diverifikasi ulang.
Surat Pemberitahuan Bansos Justru Memperkuat Kekecewaan Warga
Dalam salinan surat resmi yang diterima redaksi, tercantum jelas ketentuan penerimaan BLTS Kesra 2025. Namun yang disorot masyarakat bukan aturan pencairannya, melainkan siapa yang menerima.
Surat tersebut diketahui mencantumkan penerima yang dinilai tidak lagi tergolong warga miskin. Sementara itu, beberapa keluarga yang jelas-jelas kesulitan, bahkan tidak memiliki penghasilan tetap, tidak mendapatkan surat serupa.
Masyarakat mempertanyakan:
Di mana fungsi monitoring Dinsos Permades Jepara?
Koordinasi Lemah, Verval Diduga Hanya Formalitas
Dugaan kuat muncul bahwa proses verifikasi dan validasi (verval) data hanya sebatas laporan, bukan tindakan di lapangan.
Perangkat desa yang berusaha mengusulkan nama-nama baru yang layak pun sering mengaku tidak mendapat respon cepat dari dinas.
Beberapa warga menyebut kondisi ini seperti “pembiaran sistemik”.
“Wis ngerti salah sasaran kok ora cepat dibeneri. Kalau sudah menyangkut rakyat kecil, kenapa lambat sekali?” keluh warga lain yang enggan disebutkan namanya.
Dampak Sosial: Kecemburuan dan Ketidakpercayaan Publik
Fenomena salah sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial, terutama di desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Mereka melihat bansos bukan sebagai bantuan negara, tetapi sebagai program yang tidak ada kejelasan siapa mengatur dan siapa sebenarnya yang berhak.
Warga Desak Kadinsos Muh Ali Turun Tangan
Masyarakat kini mendesak Kadinsos Jepara Muh Ali untuk melakukan audit besar-besaran terhadap data bansos di bawah Dinsos Permades.
Tuntutan warga antara lain:
Pembaruan menyeluruh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Verval ulang di seluruh desa tanpa pandang bulu
Transparansi daftar penerima bansos
Sanksi bagi pihak yang terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan
Hingga Berita Ini Diturunkan
Rabu, 26 November 2025, Global7 mencatat bahwa laporan warga terkait nama-nama penerima bansos yang tidak tepat sasaran masih terus berdatangan.
Banyak nama yang dinilai sudah tidak layak masih tercatat menerima bantuan, sementara warga miskin dan kelompok rentan masih belum masuk dalam daftar.
Publik kini menunggu apakah pemerintah daerah benar-benar akan melakukan pembenahan, atau kembali membiarkan masalah ini berlarut-larut seperti tahun-tahun Sebelumnya.
G7/TEAM
